TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengakui konflik dualisme partainya yang berlangsung sejak setahun terakhir telah berimbas pada hasil pemilihan kepala daerah serentak 2015. Bahkan, menurut Akbar, jika Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak turun tangan, Golkar kemungkinan tidak bisa ikut dalam pemilihan kepala daerah.
"Hanya berhasil menang di 49 daerah, dari 116 daerah yang diikuti," kata Akbar Tandjung saat ditemui di Akbar Tandjung Institute, Jakarta, Selasa, 29 Desember 2015.
Menurut Akbar, berdasarkan hasil survei yang dia baca, saat ini elektabilitas Golkar hanya mencapai 7-8 persen, turun hampir setengahnya dari jumlah suara yang diraih pada pemilihan umum lalu. Jika tak diambil langkah signifikan, kata Akbar, suara dukungan untuk partainya akan terus berkurang. "Khawatir akan ada penurunan massif."
Bagi Akbar, ukuran keberhasilan sebuah partai politik adalah sejauh mana mereka bisa mendapat jabatan politik di lembaga-lembaga politik. Menurut dia, di Golkar banyak kader yang bisa diandalkan untuk menduduki jabatan politik dengan pengalaman mereka selama ini.
Partai Golkar terpecah menjadi dua, yakni kubu Aburizal Bakrie yang merupakan hasil Musyawarah Nasional Bali dan kubu Agung Laksono hasil Munas Ancol. Konflik belum juga usai meski putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tingkat Mahkamah Agung menyimpulkan kepengurusan Golkar dikembalikan kepada hasil Munas Riau tahun 2009.
DIKO OKTARA