Ribuan Nelayan Pulau Bangka Tolak Tambang Timah Laut  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kondisi hutan Belitung dengan lubang penambangan timah di Kepulauan Belitung, Provinsi Bangka Belitung. ANTARA/Teresia May

    Kondisi hutan Belitung dengan lubang penambangan timah di Kepulauan Belitung, Provinsi Bangka Belitung. ANTARA/Teresia May

    TEMPO.CO, Bangka Belitung - Ribuan nelayan di Pulau Bangka, Selasa, 29 Desember 2015, mendatangi Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Mereka menolak aktivitas tambang laut yang menggunakan Kapal Isap Produksi (KIP).

    Koordinator aksi, Syamsu Budiman, menjelaskan, KIP yang kebanyakan dimiliki mitra PT Timah Persero Tbk tersebut meresahkan karena tangkapan ikan nelayan menurun drastis. "Kita menolak segala bentuk tambang laut,” katanya.

    Menurut Syamsu, para nelayan mendesak pemerintah segera mencabut izin tambang timah laut dan melakukan penetapan tata ruang laut. “Gubernur juga harus secepatnya merehabilitasi lahan eks tambang laut,” ujarnya.

    Syamsu mengatakan para nelayan bersama Wahana Lingkungan Hidup, unsur pemuda, dan mahasiswa telah menggelar pertemuan dan sepakat mendesak gubernur menghentikan segala bentuk tambang timah di laut.

    Syamsu memaparkan, nelayan merasakan dampak yang luar biasa dari aktivitas kapal isap di perairan Bangka. Saat ini terdapat lebih dari 70 kapal isap yang beroperasi. Akibatnya, laut menjadi padat dan membuat produktivitas nelayan menurun. “Nelayan terancam kehilangan mata pencaharian karena area tangkap lebih jauh dan menambah biaya operasional," ucap Syamsu.

    Gubernur Bangka Belitung Rustam Effendi mengatakan izin pertambangan diberikan pemerintah pusat. Itu sebabnya dia akan meminta pemerintah pusat segera meninjau kembali izin yang sudah diberikan. "Kami menyambut baik aspirasi nelayan,” tuturnya.

    Rustam mengatakan akan segera mengirim surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral guna menyampaikan sikap penolakan nelayan terhadap aktivitas tambang laut yang menggunakan KIP.

    Menurut Rustam, izin yang sudah dikeluarkan pemerintah pusat baru berakhir pada 2025. Sedangkan pemerintah Provinsi Bangka Belitung tidak berperan apa-apa dalam kegiatan pemberian izin hingga aktivitas ekspor. "Kami hanya dapat royalti 3 persen. Itu saja. Selebihnya, pemerintah pusat yang atur.”

    Rustam mengakui desakan masyarakat, terutama para nelayan itu, menjadi kekuatan untuk mendesak pemerintah pusat segera mencabut izin KIP. Dia tak khawatir dengan risiko yang akan dihadapinya karena mendukung sikap masyarakat. "Suka atau tidak suka, akan ada risikonya.”

    Dia mengatakan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung juga harus sadar tidak selamanya bisa bergantung pada timah. Masih banyak sektor lain yang bisa diberdayakan.



    SERVIO MARANDA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.