Jokowi Resmikan Gedung Baru KPK  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ANTARA/Hafidz Mubarak A

    Gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ANTARA/Hafidz Mubarak A

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo hari ini, 29 Desember 2015, meresmikan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi yang terletak di Kuningan, Jakarta Selatan.

    Jokowi tiba sekitar pukul 09.00 WIB. Dia disambut Ketua KPK yang baru, Agus Rahardjo. Mereka langsung menuju lobi utama KPK untuk mengikuti acara utama.

    "Saya berharap gedung baru ini bisa menjadi semangat baru dalam pemberantasan korupsi," kata Jokowi dalam sambutannya. Jokowi kemudian meninjau ruangan di lantai dua dan ruang ‎wartawan.

    Beberapa mantan kepala negara tampak hadir, di antaranya, B.J. Habibie dan Susilo Bambang Yudhoyono. Mantan Wakil Presiden Hamzah Haz juga turut hadir. ‎Namun, Megawati Soekarnoputri justru tidak tampak.

    Sejumlah pejabat negara juga hadir, antara lain Jaksa Agung Prasetyo, Kepala Kepolisian Jenderal Badrodin Haiti, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, serta beberapa menteri Kabinet Kerja.

    Gedung baru KPK dibangun karena kantor lama tidak lagi mampu menampung sekitar 1.000 pegawai hingga seluruh pejabat lembaga antirasuah itu.

    Gedung baru dengan 16 lantai itu dibangun oleh kontraktor PT Hutama Karya sejak 2013. Setiap lantai akan dibagi sesuai dengan direktorat masing-masing. Di gedung itu, ada pula ruangan khusus untuk penyelidikan dan penyidikan.

    Selain untuk operasional, di bagian samping gedung dibangun penjara bagi koruptor dengan kapasitas 50 orang. Rinciannya, 40 ruang untuk pria dan 10 ruang untuk wanita. Fasilitas penjara tak jauh berbeda dengan fasilitas yang ada saat ini. Ruang sel penjara di gedung KPK saat ini memiliki luas 2 x 3 meter. Isinya hanya ada tempat tidur seluas 0,9 X 1,8 meter, lemari, dan exhaust fan.

    FAIZ NASHRILLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.