MA Vonis Mantan Wali Kota Palopo 10 Tahun Bui  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Wali Kota Palopo, Andi Tenriadjeng. TEMPO/Fahmi Ali

    Mantan Wali Kota Palopo, Andi Tenriadjeng. TEMPO/Fahmi Ali

    TEMPO.CO, Makassar - Mahkamah Agung memvonis bekas Wali Kota Palopo, Andi Tenriadjeng, selama 10 tahun bui, denda Rp 500 juta, dan subsider 6 bulan kurungan dalam kasus korupsi dana pendidikan Kota Palopo.

    "Hakim Agung menolak kasasi yang bersangkutan," kata juru bicara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, Muhammad Damis, Senin, 28 Desember 2015.

    Damis menuturkan, awalnya, Tenriadjeng hanya dijatuhi hukuman 7 tahun bui oleh Pengadilan Tipikor Makassar dan dikuatkan Pengadilan Tinggi Makassar. Namun setelah dia mengajukan kasasi, hakim agung berpendapat lain.

    Tenriajeng sebagai Wali Kota Palopo pada 2008 hingga 2013 terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tenriajeng telah menyalahgunakan jabatannya dengan cara menggunakan dana pendidikan gratis tanpa melalui mekanisme yang sah.

    Tenriadjeng mengambil uang itu dengan cara meminjam dari bekas Kepala Dinas Pendidikan Palopo, Muhammad Yamin, senilai Rp 5,3 miliar pada 2011 dan Rp 1,8 miliar pada 2010, digunakan untuk kepentingan pribadi. Sebanyak Rp1,3 miliar sudah dikembalikan oleh terdakwa sehingga masih tersisa Rp 5,8 miliar.

    Tenriadjeng juga mengambil dana bantuan operasional sekolah pada 2011 sebesar Rp 1 miliar dan dana IMB Rp 1 miliar. Tenriadjeng sempat mengembalikan Rp 150 juta pada 2012 total uang negara yang disalahgunakan sekitar Rp 7,7 miliar.

    Hakim Agung, menurut Damis, juga membebankan Tenriadjeng mengganti kerugian negara Rp 7,7 miliar atau diganti hukuman 1 bulan bui. Tenriadjeng pun dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencucian uang.

    Dalam pidana pencucian uang, Tenriadjeng diseret bersama koleganya, Pieter Neke Dhey. Pieter telah lebih dulu divonis oleh Mahkamah Agung selama 9 tahun kurungan dan denda Rp 750 juta.

    Pengacara Tenriadjeng, Jamaluddin Rustam, mengaku kaget dengan hukuman tersebut. Dia mengaku baru tahu hukuman kliennya ditambah. "Saya belum bisa komentar langkah apa yang akan ditempuh karena salinan putusannya belum diterima," ujar Jamaluddin.

    Adapun juru bicara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat, Muliadi, juga belum mendapat informasi soal putusan tersebut. "Saya tanyakan dulu ke jaksa penuntut umumnya," katanya.

    Muliadi mengatakan, bila salinan putusan telah diterima, Kejati akan segera mengeksekusi putusan tersebut.



    AKBAR HADI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Industri Permainan Digital E-Sport Makin Menggiurkan

    E-Sport mulai beberapa tahun kemarin sudah masuk dalam kategori olahraga yang dipertandingkan secara luas.