Penulis Ini Minta Pemerintah Legalkan Narkotika

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas badan narkotika nasional (BNN) Sulsel melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu disaksikan tersangka terpidana mati kasus sabu Amiruddin Bin Amir Aco di Kantor BNN Sulsel, Makassar, 18 Desember 2015. TEMPO/Fahmi Ali

    Petugas badan narkotika nasional (BNN) Sulsel melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu disaksikan tersangka terpidana mati kasus sabu Amiruddin Bin Amir Aco di Kantor BNN Sulsel, Makassar, 18 Desember 2015. TEMPO/Fahmi Ali

    TEMPO.COBandung - Penulis buku War On Drugs, Patri Handoyo mengusulkan kepada pemerintah untuk mengatur peredaran narkotika. Pemerintah didorong pula memproduksi narkotika secara legal agar tak disalahgunakan.

    Usulan itu diungkapkan pada bedah buku yang ditulis Patri di kampus Universitas Padjadjaran, Bandung, Senin, 28 Desember 2015. Patri mengatakan, pemerintah tak bisa lagi memerangi peredaran narkotika karena makin berkembangnya sektor transportasi. Akibatnya peredaran narkotika semakin luas. Untuk itu dibutuhkan metode baru.

    "Pemerintah harus menguasai pula aspek ekonomi narkotika, misalnya tahu berapa biaya pembuatan barang tersebut. Pemerintah harus masuk ke sana, dan melegalkan bisnis narkotika dengan pengawasan yang ketat," kata Patri.

    Dia menuturkan, ada beberapa macam jenis psikotropika. Ada yang bisa dimanfaatkan untuk manusia seperti ganja atau cannabis sativa. "Zat apapun kecuali makanan, air, oksigen yang ketika di konsumsi mengubah proses biokimia disebut narkoba, jenisnya banyak dan pemanfaatannya juga beragam. Ada yang di bidang kesehatan, otomotif bahkan bahan bakar," katanya.

    Buku ini menceritakan tentang upaya menghadapi maraknya bisnis narkoba dan perang yang dilakukan pemerintah untuk membasmi peredaran narkotika. Buku ini mendapat apresiasi dari ketua Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat Iskandar Ibrahim.

    Ia mengatakan bahwa Indonesia memang sedang berperang namun bukan dengan para pengguna melainkan para bandar narkotika. "Buku ini memang bagus, walau ada yang harus ditambahkan seperti kebaruan data dan lainnya. BNN memang meminta agar pengguna narkotika itu rehabilitasi, sedangkan yang kami berantas itu para pebisnisnya," ujar Iskandar, saat ditemui seusai kegiatan bedah buku, Senin 28 Desember 2015

    Peredaran narkotika di Indonesia memang terbilang mengkhawatirkan. Ada banyak cara yang dilakukan untuk merehabilitasi para pengguna narkotika di antaranya dengan bantuan pesantren.

    Seperti yang dilakukan Bagus Supriyadi, 17 tahun. Sudah dua pekan ia nyantri di pesantren Raudhatull Muta'allimin, Cireok, Desa Cikumpay, Purwakarta, Jawa Barat. Dia menjadi satu diantara ratusan santri pesantren khusus penyembuhan para pecandu narkoba tersebut.

    Bujangan yang semula hidup di jalanan di daerah Pamanukan, Subang tersebut, hidup menggelandang di jalanan. Ia sudah yatim-piatu sejak usia dua tahun dan hidup bersama neneknya yang juga tidak memiliki kemampuan secara ekonomi. "Alhamdulillah, setelah dengan mengikuti terapi zikir dan pijat refleksi, kondisi saya berangsur-angsur pulih," kata Bagus saat ditemui di pesantren, Senin, 28 Desember 2015.

    Bagus adalah anak asuh Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Ia bertemu dengan Dedi ketika melakukan acara rutin Safari Budaya di Pamanukan, Subang, beberapa waktu lalu. Dedi membawanya ke pesantren khusus rehabilitasi narkoba Cireok.

    DWI RENJANI | NANANG SUTISNA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.