TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengatakan tidak pernah membedakan menteri dari partai politik dan menteri nonpartai (berlatar belakang profesional). Dikotomi itu akan menyulitkan kerja para menteri dalam berkoordinasi.
Hal ini dilontarkan berkaitan dengan isu reshuffle menteri kabinet yang kian santer. "Saya tidak pernah membedakan orang partai dan profesional karena pembedaan itu norak," kata Rizal Ramli di Jakarta, Senin, 28 Desember 2015.
Menurut Rizal, bila masyarakat dan pemerintah masih terkungkung dikotomi partai dan nonpartai, artinya pemerintah belum mengerti kebiasaan pemerintahan di negara maju. Di negara maju, kata Rizal, kebanyakan menteri berasal dari partai politik, bukan dari profesional.
Di sejumlah negara Eropa, Rizal Ramli memberi contoh, hampir semua menteri berasal dari partai politik. Siapa pun orangnya, katanya, yang paling penting adalah menteri tersebut menjaga profesionalitas dalam bekerja. Menteri tersebut juga harus memiliki kompetensi dan leadership. "Orang partai tidak apa-apa, yang penting dia profesional memiliki kemampuan," ujarnya.
Terlepas dari partai atau pun nonpartai, menurut Rizal Ramli, calon menteri harus memiliki empat syarat. Empat syarat tersebut adalah calon menteri memiliki ideologi Nawa Cita, memiliki jiwa kepemimpinan, kompetensi teknis, dan integritas. Asalkan empat syarat ini terpenuhi, menurut Rizal, tidak ada masalah.
Beberapa nama memang disinyalir akan dicopot dari kursi kementerian. Namun hingga kini berita siapa yang diganti oleh Presiden Joko Widodo belum jelas. Partai Amanat Nasional sudah menyiapkan kadernya untuk masuk jajaran kabinet. Posisi menteri yang diincar adalah Menteri Perhubungan dan Menteri Kehutanan.
Sedangkan PDI Perjuangan juga mendorong adanya pergantian menteri. Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, mengusulkan Presiden Jokowi segera melakukan reshuffle sejumlah menteri yang dinilai belum menunjukkan prestasi. "Reshuffle beberapa menteri kabinet yang tidak menunjukkan prestasi baik guna meningkatkan kinerja kabinet," kata Ahmad Basarah belum lama ini.
Presiden Jokowi juga sudah melontarkan kriteria menteri yang bakal diganti. Menurut Jokowi, para menteri yang kerjanya lamban pasti diganti.
MAWARDAH NUR HANIFIYANI
