Apa Resolusi Menteri Sosial Khofifah pada 2016?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. ANTARA/Syaiful Arif

    Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. ANTARA/Syaiful Arif

    TEMPO.CO, Jakarta - Setiap pergantian tahun, banyak orang membuat resolusi atau harapan. Ada yang ingin kurus, ada yang ingin lulus kuliah, ada juga yang pengin naik jabatan. Kalau Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, apa resolusinya?

    Ternyata, resolusinya bukan ingin kurus atau naik pangkat. Kemarin, dia menyebutkan dua resolusinya pada  2016. Pertama soal basis data terpadu (BDT). Kedua, sistem informasi kesejahteraan sosial (SIKS). Menurut Khofifah,  BDT akan digunakan untuk menginventarisasi data kesejahteraan sosial.

    Melalui BDT, anggaran dan tenaga bisa dihemat jika perlu memperbarui data. "Kalau mau update data, enggak harus pakai anggaran lagi atau irit orang," kata Khofifah di gedung Aneka Bhakti Jakarta, Senin, 28 Desember 2015.

    Kementerian Sosial, Khofifah berujar, juga akan memberikan bimbingan teknis untuk SIKS, terutama di wilayah kota dan kabupaten. "Pada dasarnya, yang paling tahu adalah camat," katanya sembari berharap setelah bimbingan teknis dan perangkat SIKS tersedia pintu masuk menuju kesejahteraan sosial terbuka lebar.

    Kedua hal tersebut, kata Khofifah, merupakan salah satu cara meningkatkan layanan sosial terhadap semua masyarakat. Khofifah juga mengatakan menjangkau semua lapisan masyarakat bisa menjadi prioritas, seperti pada 2015.

    Salah satu program jangkauan itu adalah Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita di Temanggung, Jawa Tengah, yang mendapatkan penghargaan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla di bidang Inovasi Program Tahun 2015.

    Program jangkauan akan dimaksimalkan untuk kembali kepada keluarga. "Kalau pun nanti ada di panti sosial, itu karena tidak ada lagi keluarga yang bisa menangani," katanya. Dengan adanya jangkauan, pemenuhan hak bagi yang membutuhkan juga bisa terlaksana. 

    Resolusi Bu Menteri ternyata serius.

    VINDRY FLORENTIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.