Rizal Ramli Tak Ingin Ada 'Pengpeng' di Kabinet  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menjawab pertanyaan dalam acara temu wicara bersama wartawan di rumah dinas, Jakarta, 25 November 2015. Tempo/ Aditia Noviansyah

    Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menjawab pertanyaan dalam acara temu wicara bersama wartawan di rumah dinas, Jakarta, 25 November 2015. Tempo/ Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli meminta para pengusaha yang masuk ke pemerintahan meninggalkan aktivitas usahanya. "Jangan lagi ada 'pengpeng', penguasa merangkap pengusaha," kata Rizal di kantornya, Jakarta, Senin, 28 Desember 2015.

    Menurut Rizal, rangkap profesi penguasa dan pengusaha dapat merusak Indonesia. Apabila ingin menjadi pengusaha, Rizal mengatakan agar fokus pada pekerjaannya. Begitu pun sebaliknya, penguasa sebaiknya tidak merangkap jabatan.

    Rizal mengistilahkan fenomena ini sebagai 'pengpeng'. "Saya namain ‘pengpeng’. Tadinya mau 'pepeng’,  tapi kayak nama orang," ujarnya.

    Baik penguasa dan pengusaha, menurut Rizal, merupakan pekerjaan mulia. Rizal tidak masalah dengan kedua pekerjaan ini. Namun, menurut dia, jika kedua pekerjaan ini digabung, akan menyebabkan kekacauan di tubuh pemerintahan.

    Saat ini Rizal melihat sudah ada perbaikan dari sisi ekonomi. Ia mengatakan dengan perubahan tersebut, pemerintah sudah sewajarnya menjaga iklim yang baik ini. Apalagi saat ini isu reshuffle jilid dua tengah mencuat.

    Isu reshuffle diembuskan sejumlah politikus. Aziz Subekti dari Partai Amanat Nasional, misalnya, mengatakan partainya segera masuk kabinet Jokowi. PAN, kata dia, bakal memperoleh dua kursi menteri, yakni Menteri Perhubungan serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

    MAWARDAH NUR HANIFIYANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban Konflik Lahan Era SBY dan 4 Tahun Jokowi Versi KPA

    Konsorsium Pembaruan Agraria menyebutkan kasus konflik agraria dalam empat tahun era Jokowi jauh lebih banyak ketimbang sepuluh tahun era SBY.