TEMPO.CO, Semarang - Komunitas Pegiat Sejarah (KPS) Semarang berencana mengadukan perusakan gedung bekas kantor redaksi De Locomotif ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Langkah itu untuk mempertahankan bangunan cagar budaya di Jalan Kepodang, kawasan kota lama, yang saat ini sebagian telah dirobohkan pemiliknya.
“Kami sudah melaporkan ke Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) dan tim ahli cagar budaya, tapi tak ada tanggapan. Makanya mengadu ke kementerian,” kata Koordinator Komunitas Pegiat Sejarah (KPS) Semarang, Rukardi, Ahad, 27 Desember 2015.
Rukardi menyayangkan perobohan satu dari dua gedung yang sengaja dilakukan pemiliknya. Sikap merobohkan gedung yang punya nilai catatan sejarah telah melanggar undang-undang cagar budaya. “Dalam undang-undang itu, membiarkan saja dilarang, apalagi merobohkan,” kata Rukardi.
Rukardi menilai, pemerintah Kota Semarang dan Balai Pelestarian Cagar Budaya telah lalai karena tak mencatatkan salah satu gedung yang punya peran penting dalam catatan era kolonial itu. Gedung bekas kantor De Locomotif merupakan kantor redaksi koran era kolonial dan penyokong utama politik etis.
Gedung bekas kantor De Locomotif itu merupakan situs bersejarah, tak hanya bagi Kota Semarang dan Indonesia, tapi juga dunia. Selain gedung bekas redaksi De Lokomotof, Komunitas Pegiat Sejarah Semarang juga mencatat ada sejumlah gedung di kawasan kota lama yang rawan diabaikan. Di antaranya bekas kantor VSTP atau Serikat Buruh Kereta Api di Jalan Letjen Suprapto yang dibiarkan mangkrak dan gedung-gedung lain bekas kantor dagang era kolonial.
Kepala seksi Perlindungan Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya BPCB Jawa Tengah Gutomo menyatakan, saat ini, lembaganya sedang melakukan penyidikan kasus perobohan gedung bekas kantor De Locomotif.
Meski belum mendapat laporan hasil penyidikan, Gutomo mengatakan hasil penyidikan dari PPN bisa langsung direkomendasikan ke aparat kepolisian.
Gutomo mengakui gedung bekas kantor redaksi De Locomotif belum ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, seperti yang pernah diharapkan oleh komunitas pegiat sejarah. Menurut dia, penetapan itu prosesnya lama.
EDI FAISOL
