Kantor Lurah Dilelang, Wakil Bupati Bangkalan Kaget

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi. theglobeandmail.com

    Ilustrasi. theglobeandmail.com

    TEMPO.CO, Bangkalan - Tanah Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Kota, Kabupaten Bangkalan masuk daftar lelang di Balai Lelang Surabaya. Menyebabkan masyarakat Bangkalan kaget, Minggu, 27 Desember 2015.

    Menurut penelusuran di lapangan, perkara lelang ini bermula ketika seorang warga bernama Hoo Paid selaku pemilik tanah seluas 735 meter persegi yang kini ditempati kantor Kelurahan Pangeranan, menggadaikan sertifikat tanah itu ke Bank Bumi Daya pada tahun 1979. Delapan tahun kemudian, tepatnya pada 1988, Hoo Paid menghibahkan tanah kepada Lurah Pangeranan saat itu, Hamid Mustari. Setelah surat tanda bukti hibah tanah ditandatangani, Hamid menggunakan uang pribadi membangun kantor kelurahan Pangeranan yang baru di tanah itu. Uang itu didapat Hamid dari menggelar Remoh atau Tok Otok. Ini adalah tradisi menyimpan dan meminjam uang dari anggota remoh atau disebut Pubuwan.

    Pada 1998, Bank Bumi Daya melakukan merger dan kini bernama Bank Mandiri. Sertifikat tanah yang diagunkan Hoo Paid kini terlacak tersimpan di Kantor Bank Mandiri KCM Surabaya. Karena agunan yang diajukan Hoo Paid macet, sertifikat itu dimasukkan ke Balai Lelang Surabaya oleh bank.

    Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Mondir Rofi'I tampak kaget ketika ditanya soal tanah kantor lurah yang dilelang itu. "Saya belum tahu soal itu, benar begitu?," kata dia, saat dihubungi, Minggu, 27 Desember 2015. "Kalau hibah, mestinya penyerahan disertai sertifikat, biar tidak timbul masalah."

    Karena sudah terlanjur bermasalah, Mondir meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bangkalan segera mengatasi masalah itu agar tidak berdampak pada pelayanan masyarakat di Kelurahan Pangeraan di kemudian hari. "Kalau ada anggarannya, kami akan beli kalau tanah itu dilelang," ungkap dia.

    Yang jauh lebih penting, Mondir meminta BPKAD harus segera mungkin mendata aset pemerintah yang belum besertifikat dan membuatkan sertifikat agar masalah di Kelurahan Pangeranan tidak terjadi lagi.

    Data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bangkalan menyebutkan total aset tanah milik Pemkab Bangkalan sebanyak 1.400 bidang. Dari jumlah itu sebanyak 1.100 bidang tanah belum besertifikat. "Salah satunya kantor Kelurahan Pangeranan bermasalah," kata Kepala BPKAD Ahmat Hafid beberapa waktu lalu.

    Menurut Hafid, untuk menyelesaikan proses sertifikasi 1.100 bidang tanah itu, Pemkab Bangkalan telah membuat kerjasama buleprint dengan Badan Pertanahan Nasional Bangkalan. Kerjasama ini dimulai tahun 2015 dan berakhir pada 2020 atau lima tahun mendatang. "Sekarang sudah ada 300 bidang tanah yang berhasil dibuatkan sertifikat," ujar dia.

    Hingga 2020, lanjut Hafid, ditargetkan sebanyak 700 bidang tanah sudah besertifikat. Jumlah ini sudah termasuk 300 tanah yang berhasil disertifikat tahun ini. "Sisanya 400 bidang akan diprogramkan lagi setelah 2020," ujar Hafid.

    MUSTHOFA BISRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Harley Davidson dan Brompton dalam Daftar 5 Noda Garuda Indonesia

    Garuda Indonesia tercoreng berbagai noda, dari masalah tata kelola hingga pelanggaran hukum. Erick Thohir diharapkan akan membenahi kekacauan ini.