Larangan Berpendapat Marak di Kampus Jawa Tengah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Machfoed Gembong

    TEMPO/Machfoed Gembong

    TEMPO.COSemarang - Aliansi Jurnalis Independen (AJI ) Kota Semarang menyatakan kasus larangan berpendapat dan berekspresi di Jawa Tengah saat ini justru banyak terjadi kampus. AJI mencatat, selama tahun 2015 ini, terdapat banyak kasus pengekangan terhadap kebebasan berpendapat di kampus. “Ini ironis. Kampus sebagai lembaga pendidikan yang seharusnya bebas mengkaji justru melarang,” kata Ketua Aliansi Jurnalis Independen Semarang Muhammad Syukron, Minggu, 27 Desember 2015

    Sejumlah kasus tersebut antara lain pemberedelan majalah Lentera yang diterbitkan Lembaga Pers Mahasiswa Lentera di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Lentera ditarik peredarannya hanya karena menulis soal sejarah peristiwa 1965. 

    Kasus lain terjadi di Semarang. Acara diskusi tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) yang diadakan Lembaga Pers Mahasiswa Gema Keadilan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dilarang dan dibubarkan. Rektor melarang diskusi dengan alasan tema diskusi adalah isu sensitif dan dikhawatirkan bisa mengganggu proses Universitas Diponegoro menuju Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Alasan lain, Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dan Kepolisian Sektor Tembalang mendatangi lokasi diskusi dan memberitahukan bahwa akan ada ormas Islam yang bertindak apabila diskusi tetap dilaksanakan.

    Selain mengecam sikap kampus yang dinilai menghambat kebebasan berpendapat dan berekspresi mahasiswa, AJI Semarang juga mengecam sikap aparat keamanan yang justru ikut melakukan pengekangan. “Kami juga mengecam langkah aparat kepolisian yang turut sewenang-wenang,” ujar Syukron.

    Syukron meminta sivitas akademika kampus memberikan perlindungan kepada mahasiswa. Sikap mahasiswa yang hendak mengkaji dan menghasilkan karya tulis ilmiah itu seharusnya diapresiasi dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara. 

    EDI FAISOL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.