TEMPO.CO, Boyolali - Presiden Joko Widodo menjamin anggaran dana desa akan terus ditambah besarannya tiap tahun. Pada 2016, anggaran dana desa dipastikan meningkat hingga lebih dari 100 persen.
“Tahun ini Rp 20,8 triliun. Tahun depan dana desa sebesar Rp 47 triliun,” kata Jokowi dalam pidatonya saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, pada Sabtu, 26 Desember 2015.
Bahkan, kata Jokowi, tidak tertutup kemungkinan anggaran dana desa pada 2017 bisa mencapai Rp 60 - 80 triliun. Mendengar janji Jokowi, sekitar 1.500 kepala desa dan perangkat desa dari seluruh Indonesia yang memadati ruang pertemuan sontak bersorak dan bertepuk tangan.
“Jangan tepuk tangan dulu. Kalau soal uang kok langsung tepuk tangan,” kata Jokowi merespon reaksi para anggota APDESI. Sebab, Jokowi berujar, meningkatnya besaran transfer uang dari pusat ke desa berbanding lurus dengan semakin besarnya tanggung jawab pemerintah desa untuk mengelolanya secara efektif dan diarahkan ke sektor produktif dan padat karya.
Jokowi juga mengkritik ihwal pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana desa justru dikerjakan secara gotong-royong. Menurut dia, proyek-proyek pembangunan yang bersumber dari dana desa itu seharusnya mampu menyerap banyak tenaga kerja dari desa masing-masing.
Saat meninjau suatu daerah tanpa menyebutkan secara detail, Jokowi mengatakan, pembangunan infrastruktur dari dana desa hanya dikerjakan oleh tujuh orang. “Bukan seperti itu. Semakin banyak yang bekerja menggunakan anggaran desa itu semakin baik. Sehingga semua orang bisa menikmati dana itu. Lebih baik penggunaannya pada musim-musim paceklik,” kata Jokowi.
Jokowi juga mengimbau agar material untuk pembangunan infrastruktur desa diutamakan dibeli dari dalam desa tersebut. “Betul-betul kurangi pembelian material dari kota. Orang Jawa bilang agar uang itu mulek (hanya berputar) di desa saja,” kata Jokowi.
Dengan gaya bercanda, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan lebih tepat jika APDESI meminta saran-saran ihwal dana desa kepada dirinya daripada kepada Presiden. “Semestinya lebih tepat saran saya. Pertama, saya ikut menyusun undang-undangnya. Kedua, saya ikut melaksanakan di bawah. Ketiga, saya juga ikut mengawasi sampeyan kabeh (kalian semua),” kata Ganjar.
Ganjar juga mengingatkan kepada para anggota APDESI agar tidak main-main dengan dana desa. “Itu duit rakyat lho. Kalau sampai dikorupsi urusannya sama aparat penegak hukum. Ada Kapolda di sini. Kalau kurang, Pak Pangdam bisa membantu,” kata Ganjar mengakhiri pidato singkatnya.
DINDA LEO LISTY
