TEMPO.CO, Purwakarta - Organisasi massa Pro-Joko Widodo atau Projo mendukung rencana reshuffle Kabinet Kerja oleh Presiden Joko Widodo. "Soal pergantian kabinet itu hak prerogatif presiden. Kalau Pak Jokowi akan melakukannya, Projo mendukung," kata Ketua Projo, Budi Ari Setiadi, di sela pertemuannya dengan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, di Purwakarta, Rabu, 23 Desember 2015.
Ketika disinggung soal nama Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, yang direkomendasian Pansus Pelindo II Dewan Perwakilan Rakyat untuk dicopot, Budi tidak menyatakan kesetujuannya secara eksplisit. "Kalian kan sudah tahu," ia menjawab diplomatis.
Menurut Budi, sepanjang perombakan kabinet tersebut akan mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia, Projo tak ragu untuk memberikan dukungan kepada Jokowi.
Dia menegaskan, jika ada sejumlah menteri di Kabinet Kerja pemerintah Jokowi-JK yang kinerjanya tidak sesuai dengan harapan presiden dan visi Nawacita, lebih baik diganti saja. Sebab, kata Budi, jika menteri yang tidak optimal bekerja terus menjabat, akan mengecewakan rakyat. "Dan itu akan sangat merugikan Presiden Jokowi."
Adapun Rini Soemarno, seusai penandatanganan Sinergi Badan Usaha Milik Negara di Masjid Al-Akbar Surabaya, Selasa, 22 Desember 2015, mengatakan, "Kabinet itu kan keputusannya oleh Presiden, jadi kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden." Hanya, Rini mengatakan dia tak nyaman dalam bekerja sebab "diganggu" Pansus Pelindo.
NANANG SUTISNA