Diserang Politikus Senayan, Jusuf Kalla Sindir DPR  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri acara silaturahmi dan makan siang bersama wartawan, di kantor Wakil Presiden, Jakarta, 22 Desember 2015. Dalam sambutannya Jusuf Kalla menyatakan wartawan ini mewakili 250 juta penduduk Indonesia. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri acara silaturahmi dan makan siang bersama wartawan, di kantor Wakil Presiden, Jakarta, 22 Desember 2015. Dalam sambutannya Jusuf Kalla menyatakan wartawan ini mewakili 250 juta penduduk Indonesia. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dalam setahun belakangan ini buruk. Indikatornya, kata dia, produk legislasi yang dihasilkan dalam kurun setahun kurang dari lima undang-undang.

    "DPR kan punya tiga tugas, legislasi, pembentukan undang-undang, budgeting, dan pengawasan. Budget jalan, sudah selesai. Pengawasan kadang-kadang berlebihan ya," kata Kalla, di kantornya, Jakarta, Rabu, 23 Desember 2015. "Tapi memang yang rendah itu legislasinya, karena mungkin waktu terlalu banyak diberikan untuk mengawasi macam-macam. Akhirnya pengaturan undang-undang itu turun."

    Kalla berharap tahun depan, DPR bisa meningkatkan produktivitasnya dalam menghasilkan undang-undang. Apalagi, kata dia, masih ada program legislasi yang diusulkan pemerintah dan belum dibahas DPR.

    Kinerja DPR dalam setahun paling disoroti berbagai kalangan. Musababnya, Dewan dalam setahun ini hanya bisa memuluskan tiga rancangan undang-undang menjadi sebuah undang-undang. Kalla pun menyindir saat ini Dewan hanya ngebet dalam hal pengawasan terhadap program pemerintah pusat.

    "Perang" kata-kata antara Jusuf Kalla dan politikus DPR ramai belakangan ini. Sejumlah politikus Senayan menganggap Kalla tak paham undang-undang karena menilai rekomendasi Panitia Khusus Pelindo II sekadar saran bagi eksekutif. Kalla pun diserang dengan isu pertemuan keluarganya dengan bos Freeport, McMoran.

    Masinton Pasaribu dari PDIP Perjuangan mendesak Kalla mundur setelah menuduhnya biang gaduh di pemerintahan. Merespons serangan Masinton, Kalla menganggap Masinton hanya corong kepentingan pihak tertentu. Ia mengatakan sudah meminta petinggi PDIP untuk menegur Masinton.

    REZA ADITYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.