Jokowi Akan Bangun Jalur Kereta hingga Perbatasan Malaysia  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi bersama Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (kanan) meninjau lokasi pemasangan rel Kereta Trans Sulawesi di Kecamatan Tanete Riilau, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, 25 November 2015. Hingga saat ini pembangungan jalur kereta api ini sudah mencapai 6 km dari Kabupaten Barru. TEMPO/Iqbal Lubis

    Presiden Jokowi bersama Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (kanan) meninjau lokasi pemasangan rel Kereta Trans Sulawesi di Kecamatan Tanete Riilau, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, 25 November 2015. Hingga saat ini pembangungan jalur kereta api ini sudah mencapai 6 km dari Kabupaten Barru. TEMPO/Iqbal Lubis

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo akan segera membangun jalur kereta api di Pulau Kalimantan. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan jalur pertama yang akan dibangun adalah dari Pontianak hingga Balikpapan.

    "Akan dibangun jalur kereta api umum. Pertama kita coba dari Pontianak sampai ke Balikpapan," kata Jonan seusai rapat terbatas mengenai kereta api di Kantor Presiden, Rabu, 22 Desember 2015. Jonan mengatakan jika memungkinkan jalur kereta api akan dibangun sampai perbatasan dengan Malaysia. "Kalau nanti bisa sampai batas-batas negara. Batas di barat dan timur yang berbatasan dengan Malaysia," katanya.

    Menurut dia, proyek kereta api ini akan digarap pemerintah dan swasta. Jonan mencontohkan, proyek kereta api di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur pengajuan izinnya akan dilakukan oleh pihak swasta. "Kita sedang proses penyederhanaan perizinan bila diperlukan," kata Jonan.

    Pemerintah menganggarkan dana Rp 23 triliun dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk membangun jaringan rel kereta api sepanjang 2.000 kilometer di Kalimantan. Jalur kereta itu akan menghubungkan lima provinsi di Kalimatan, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tenggara. Proyek pembangunan infrastruktur akan dimulai pada 2017 setelah semua proses pendahuluan, seperti studi kelayakan, analisis dampak lingkungan, hingga pembebasan lahan selesai dilakukan.

    ANANDA TERESIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.