Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

108 Perusahaan di Jawa Barat Minta Penangguhan Upah

image-gnews
Para buruh dari sejumlah organisasi melakukan unjuk rasa di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 20 Oktober 2015. Ribuan buruh se Jawa Barat melakukan aksi penolakan terhadap formulasi pengupahan yang dituangkan dalam paket kebijakan ekonomi jilid IV. TEMPO/Prima Mulia
Para buruh dari sejumlah organisasi melakukan unjuk rasa di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 20 Oktober 2015. Ribuan buruh se Jawa Barat melakukan aksi penolakan terhadap formulasi pengupahan yang dituangkan dalam paket kebijakan ekonomi jilid IV. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Hening Widiatmoko mengatakan, sudah 108 perusahaan yang meminta izin penangguhan penggunaan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang akan berlaku tahun depan. “Ini sudah termasuk yang belum lengkap persyaratan berkas administrasinya,” kata dia di Bandung, Selasa, 22 Desember 2015.

Menurut Hening, batas waktu bagi perusahaan yang berniat mengajukan penangguhan upah berakhir hari ini. Rencananya, Dewan Pengupahan Provinsi akan memverifikasi semua berkas persyaratan yang dikirim bersama permintaan penangguhan upah itu awal Januari 2016. Surat Keputusan Gubernur yang berisi persetujuan atau penolakan permintaan penangguhan upah itu akan diterbitkan paling lambat 20 Januari 2016.

Hening mengatakan, jumlah perusahaan yang mengajukan penangguhan upah turun drastis dibandingkan tahun lalu. “Tahun lalu ada 190 perusahaan yang mengajukan penangguhan upah, hampir 60 persennya dari Bogor,” kata dia.

Menurut Hening, mayoritas perusahaan yang menangguhkan upah berasal dari Karawang dan Bekasi, dua daerah dengan nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota terbesar di Jawa Barat. Dia menduga, penyebabnya dua daerah dengan upah tinggi itu tidak mengajukan skema upah sektor khusus sektor padat karya.

Hening mengaku, jumlah perusahaan yang mengajukan penangguhan upah dari Bogor yang biasanya paling banyak mengirim permintaan penangguhan upah, jumlahnya malah turun drastis. Di Jawa Barat ada empat daerah yang mengirim permintaan penetapan Upah Minimum Sektor Padat Karya yang ditetapkan Gubernur Jawa Barat yakni Kabupaten Bogor, Purwakarta, Kota Depok, Sumedang.

Menurut Hening, tahun ini ada lima varian Surat Keputusan Gubernur mengenai upah minimum, yakni Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Upah Minimum Sekotral Perkebunan, Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), serta Upah Minimum Sektoral Padat Karya. “Tahun lalu cuma satu,” kata dia.

Hening mengatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan serta Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 membuka peluang pemerintah provinsi menerbitkan penetapan soal upah sektoral. “Lima ini bonus PP 78,” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat Deddy Wijaya mengatakan, jumlah perusahaah yang akan mengajukan penangguhan upah tahun ini berkurang. “Berkurang jauh sekali,” kata dia saat dihubungi Tempo, Rabu, 16 Desember 2015.

Deddy menaksir penurunannya bisa menembus 30 persen dari jumlah perusahaan yang mengirim penangguhan upah setahun lalu. “Salah satunya dengan adanya Upah Minimum Padat Karya,” kata dia.

Selain itu, pada tahun depan pemerintah Jawa Barat juga menetakan Upah Minimum Provinsi yang membantu perusahaan yang beroperasi di lintas kabupaten/kota. “Kalau dulu tidak ada UMP, sehingga menyulitkan perusahaan yang berlainan wilayahnya,” kata Deddy.

Deddy meminta pemerintah pusat menerbitkan aturan yang menguatkan lagi penggunaan Upah Sektor. Salah satunya penunjukan Asosiasi untuk membahas upah sektor dengan perwakilan serikat pekerja khusus sektor itu. “Pembahasanya misalnya dengan asosiasi sejenis, misal tekstil ada Asosiasi Pertekstilan Indonesia, lalu Asosiasi sepatu, pabrik otomotif, elektronik. Itu bisa dibicarakan terbuka, tapi kalau perusahaan sejenis yang hanay 2-3 perusahaan cukup diserahkan pada perundingan bipartit,” kata dia.

Perusahaan yang mengajukan penangguhan upah tahun akhir tahun lalu menembus 190 perusahaan. Dari jumlah itu Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat pada Januari 2015 hanya membolehkan 174 perusahaan yang melakukan penangguhan penggunaan nilai UMK 2015. Sektiar 80 persennya perusahaan yang mengajukan penangguhan upah kala itu dari sektor padat karya.

AHMAD FIKRI

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Monyet Ekor Panjang Berkeliaran di Bandung, Pakar ITB: Akibat Habitat Rusak dan Perburuan

17 hari lalu

Kawanan monyet ekor panjang yang memasuki kawasan permukiman di Kota Bandung. Cuplikan video netizen
Monyet Ekor Panjang Berkeliaran di Bandung, Pakar ITB: Akibat Habitat Rusak dan Perburuan

Pakar ITB menengarai kemunculan monyet ekor panjang di Bandung akibat kerusakan habitat asli. Populasi mamalia itu juga tergerus karena perburuan.


Serba-serbi Monyet Ekor Panjang, Mengapa Bertindak Agresif ke Manusia?

25 hari lalu

Monyet ekor panjang (macaca Fascicularis) berinteraksi dengan pengunjung di Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Minggu, 18 Februari 2024. ANTARA/Budi Candra Setya
Serba-serbi Monyet Ekor Panjang, Mengapa Bertindak Agresif ke Manusia?

Macaca Fascicularis atau di Indonesia lebih dikenal monyet ekor panjang kerap bertindak agresif pada manusia, apa sebabnya?


Kawanan Monyet Ekor Panjang Masuk Pemukiman Warga Kota Bandung, Pertanda Apa?

25 hari lalu

Monyet ekor panjang (macaca Fascicularis) berinteraksi di Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Minggu, 18 Februari 2024. Berdasarkan Internasional Union for Conservation Nature (IUCN) Monyet ekor panjang mengalami perubahan status dari rentan (vunerable) menjadi terancam punah (endangered) yang diprediksi populasinya akan menurun hingga 40 persen dalam tiga generasi terakhir atau sekitar 42 tahun akibat habitat yang mulai hilang serta perdagangan ilegal. ANTARA/Budi Candra Setya
Kawanan Monyet Ekor Panjang Masuk Pemukiman Warga Kota Bandung, Pertanda Apa?

Monyet turun gunung, termasuk monyet ekor panjang ini disebut-sebut menjadi pertanda akan terjadi suatu peristiwa, apa itu?


4 Dugaan Sebab Monyet Berkeliaran di Kota Bandung Beberapa Hari Ini

28 hari lalu

Monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) di pinggir jalan. (ANTARA)
4 Dugaan Sebab Monyet Berkeliaran di Kota Bandung Beberapa Hari Ini

Sekelompok monyet ekor panjang berkeliaran di atap-atap rumah warga di Kota Bandung beberapa hari belakangan. Tanda bencana alam?


Ketua KPPS di Kota Bandung Meninggal Usai Pemilu, Diduga Kelelahan

41 hari lalu

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menunjukkan surat suara pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di TPS 02 Desa Kanekes, Lebak, Banten, Rabu, 14 Februari 2024. Dilarangnya penggunaan listrik di wilayah adat Suku Badui tersebut membuat perhitungan surat suara Pemilu 2024 pada malam hari hanya menggunakan senter. ANTARA/Muhammad Bagus Khoirunas
Ketua KPPS di Kota Bandung Meninggal Usai Pemilu, Diduga Kelelahan

Selama pemilu, ada 345 orang petugas, termasuk KPPS yang terlibat proses pemilu mendapat pelayanan kesehatan selama pemilu berlangsung.


Kelelahan, 183 Petugas KPPS di Kota Bandung Dirawat

42 hari lalu

Anggota KPPS dalam proses  penghitungan kertas surat suara untuk presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2024 di TPS 59 Kelurahan Bedahan Depok, 14 Februari 2024. Pasangan Prabowo-Gibran memenangi perolehan suara di TPS ini 220 suara, Anies-Muhaimin dengan 100 Suara dan pasangan Ganjar-Mahfud dengan 23 Suara dan 1 suara tidak sah. TEMPO/Amston Probel
Kelelahan, 183 Petugas KPPS di Kota Bandung Dirawat

Seluruh petugas KPPS yang kelelahan tersebut ada yang mendapatkan perawatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Kota Bandung.


Rekomendasi 8 Hotel Kapsul Murah Di Bandung

44 hari lalu

Hotel kapsul Bobobox di Hotel Nyland Cipaganti, Bandung, Jawa Barat. Sumber: Booking.com
Rekomendasi 8 Hotel Kapsul Murah Di Bandung

Terdapat sejumlah hotel kapsul dengan harga miring di Bandung. Saat liburan selalu penuh.


Antisipasi Hujan, Pemkot Bandung Siapkan 736 Sekolah Dijadikan TPS

44 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Antisipasi Hujan, Pemkot Bandung Siapkan 736 Sekolah Dijadikan TPS

Penjabat Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono menyampaikan terdapat beberapa TPS yang berada di wilayah potensi titik banjir.


Kota Bandung Tertibkan Jaringan Kabel Fiber Optik Udara Mulai Juni 2024

52 hari lalu

Pejalan kaki melintas di antara kabel fiber optik yang berada di jalur pedestrian, kawasan Kramat Raya, Jakarta, Senin, 11 November 2019. ANTARA
Kota Bandung Tertibkan Jaringan Kabel Fiber Optik Udara Mulai Juni 2024

Pemkot Bandung bekerja sama dengan PT Bandung Infra Investasma (BII) dan PT Jaringan Pintar Bersama (JBB) untuk menertibkan kabel fiber optik.


4 Destinasi Wisata di Kota Cimahi: Curug Sampai Kampung Buyut yang Sempat Viral

58 hari lalu

Kampung Buyut Cipageran. Instagram
4 Destinasi Wisata di Kota Cimahi: Curug Sampai Kampung Buyut yang Sempat Viral

Secara geografis, kota ini terletak di sebelah barat Kota Bandung. Kota Cimahi menawarkan beragam wisata alam yang menarik untuk dikunjungi.