Wow, Bupati Minta Mobil Dinas Toyota Prado Seharga Rp 1,7 Miliar

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • themotorreport.com

    themotorreport.com

    TEMPO.COWatampone - Partai NasDem dan Partai Amanat Nasional menolak usul Pemerintah Kabupaten Bone membeli mobil dinas bupati seharga Rp 1,7 miliar. Pasalnya, jumlah warga miskin di wilayah Sulawesi Selatan itu, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), masih 30 ribu jiwa.

    Ketua Partai NasDem Bone Sulthani mengatakan usul pemerintah Bone itu memalukan karena tidak prorakyat serta mengkhianati kepercayaan rakyat. "Mereka yang menolak masih paham kewajiban anggota Dewan sebagai mediator untuk kesejahteraan rakyat, tidak menjadi mediator untuk kesejahteraan pejabat," ujar Sultani, mantan Ketua DPRD Sinjai, kepada Tempo, Selasa, 22 Desember 2015.

    Sultani menambahkan, kalau ada pejabat yang hendak bermewah-mewah, sebaiknya ia menggunakan uang pribadi. Pejabat tidak boleh menggunakan uang negara yang peruntukannya bukan buat kemakmuran rakyat Bone. Apalagi mobil dinas bupati yang ada, yaitu Toyota Harrier keluaran 2009, masih layak. Menurut rencana, anggaran akan digunakan untuk membeli mobil Toyota Prado.

    "Itu masih sangat layak, tidak mengganggu kinerja bupati," ucapnya.

    Bupati Bone Andi Fahsar Mahdin Padjalangi, saat dimintai konfirmasi terkait dengan usul tersebut, enggan berbicara lebih jauh. "Tidak usah dipolemikkan," ujarnya.

    Ketua Komisi I DPRD Bone Andi Amin Mangunsara mengatakan alasan penyetujuan pembelian mobil baru untuk bupati adalah mobil dinas operasional jenis Toyota Harrier yang lama sudah tua. Apalagi ada beban psikologis jika Bupati mengendarai mobil tua tersebut. 

    Menurut dia, anggaran Rp 1,7 miliar jauh lebih efektif untuk memperkuat program ekonomi kerakyatan atau memperkuat program subsidi pupuk. 

    Sebelumnya, politikus PAN Bone, Adriana, juga mengkritik pengusulan mobil tersebut dan seharusnya pemerintah lebih mendahulukan kepentingan rakyat. Apalagi mobil dinas bupati yang dulu dipakai Bupati Idris Galigo itu masih layak.

    Kepala Dinas Keuangan dan Pendapatan Daerah Bone Andi Fajaruddin mengatakan pihaknya menyerahkan masalah tersebut kepada Badan Anggaran DPRD, apakah akan menerima usul pembelian mobil dinas baru itu atau tidak. "Saya kira tidak ada masalah, apalagi APBD Pokok 2016 mengalami peningkatan," tuturnya.

    Pendapatan Asli Daerah Bone pada 2016 mencapai Rp 2,1 triliun atau mengalami peningkatan dibanding pada 2015, yang sebesar Rp 1,2 triliun. 

    ANDI ILHAM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.