Pemerintah Makassar Belum Setujui Kenaikan Pegawai Honor  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Manyambut Hari Guru Nasional, sejumlah guru honorer melakukan aksi damai di Jakarta, (25/11). Para guru honorer, menuntut ingin di jadikan Pegawai Negeri Sipil, dimana mereka sudah mengajar selama 10 tahun. TEMPO/Dasril Roszandi

    Manyambut Hari Guru Nasional, sejumlah guru honorer melakukan aksi damai di Jakarta, (25/11). Para guru honorer, menuntut ingin di jadikan Pegawai Negeri Sipil, dimana mereka sudah mengajar selama 10 tahun. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.COMakassar - Sekretaris Pemerintah Kota Makassar Ibrahim Saleh mengatakan pemerintah masih mempertimbangkan rekomendasi DPRD Kota Makassar dalam APBD Kota Makassar tahun 2016. Rekomendasi itu adalah menaikkan gaji tenaga honor pemerintah Kota Makassar (pemkot) dari Rp 500 ribu per bulan menjadi Rp 1 juta per bulan. 

    “Karena kami masih menghitung kemampuan keuangan daerah,” kata Ibrahim kepada Tempo, Selasa, 22 Desember 2015.

    Ibrahim mengatakan, permintaan DPRD itu memang wajar. Namun untuk saat ini gaji yang dibayarkan pemerintah kota kepada sekitar 4 ribu tenaga honor sudah dianggap cukup. Karena tenaga kontrak tidak hanya mendapat gaji tetap Rp 500 ribu per bulan, tapi juga dana operasional. “Untuk petugas kebersihan saja sudah bisa mendapatkan Rp 1,7 juta per bulan,” kata Ibrahim.

    Ibrahim menambahkan, kalaupun ada kenaikan gaji, pemerintah kota tidak bisa langsung menaikkan. “Harus bertahap. Karena jumlah tenaga honor tidak sedikit,” kata Ibrahim.

    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar Syahrir Sappaile mengatakan sudah menerima usulan dari DPRD tersebut. “Kami akan kaji dalam satu dua hari ke depan. Apakah pemkot sanggup atau tidak,” kata Syahrir.

    Aco, tenaga kontrak di Balai Kota Makassar, mengatakan bersyukur jika pemerintah kota dan DPRD sudah sepakat ingin menaikkan gaji tenaga honor. “Karena selama ini gaji yang diterima sangat kecil. Sementara kebutuhan hidup terus meningkat,” kata Aco.

    Dia mengatakan setiap tenaga honorer memang mendapat dana operasional. Namun tidak semua mendapat jumlah yang sama. “Di tempat saya dalam satu bulan bisa mendapat Rp 1 juta, termasuk gaji honor,” kata Aco.

    Sebelumnya DPRD Kota Makassar telah menetapkan APBD Kota Makassar tahun 2016 sebesar Rp 3,8 triliun. Dalam APBD tersebut juga diatur tentang kenaikan gaji tenaga kontrak dari Rp 500 ribu per bulan menjadi Rp 1 juta per bulan.

    MUHAMMAD YUNUS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.