Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

ICW: Guru Jadi Sapi Perah saat Pilkada  

Editor

Zed abidien

image-gnews
Sejumlah Guru membentangkan poster bertuliskan PGRI saat mengikuti peringatan puncak Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke 70 di Gelora Bung Karno, Jakarta, 13 Desember 2015. Acara ini dihadiri ribuan guru dari berbagai daerah. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Sejumlah Guru membentangkan poster bertuliskan PGRI saat mengikuti peringatan puncak Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke 70 di Gelora Bung Karno, Jakarta, 13 Desember 2015. Acara ini dihadiri ribuan guru dari berbagai daerah. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam kajiannya mengenai pengelolaan guru Indonesia menyaring tujuh masalah utama yang disebabkan ketidakjelasan pembagian tugas pemerintah pusat dan daerah. Tujuh masalah itu dibedah dalam diskusi soal pengelolaan guru yang diselenggarakan ICW di Balai Kartini, Jakarta, pada Selasa, 22 Desember 2015.

"Riset kualitatif ini kami lakukan di Jakarta, Bandung, Pandeglang, Banten, Garut, Tasikmalaya dan daerah lain. Dua poin utama selalu sama dari waktu ke waktu, yaitu kompetensi dan kesejahteraan guru," kata Ketua ICW Ade Irawan saat membuka diskusi tersebut.

Masalah tersebut diyakini sebagai buntut masa pelantikan kepala daerah baru. Nuansa politis itu kerap menyebabkan mutasi besar-besaran di lingkungan birokrasi pendidikan, khususnya pada guru. "Guru kerap diperas menjelang pemilihan kepala daerah," ucap Ade.

Dari data ICW, masalah yang ada antara lain soal pengangkatan, kompetensi, kesejahteraan, mutasi atau penempatan, pengembangan kualitas akademik, pembinaan, dan pemberhentian guru.

Untuk pengangkatan, rekrutmen guru oleh pemerintah daerah sering didasarkan pada pertimbangan politis, apakah mengakomodasi tim sukses pemda tertentu atau tidak. Usulan formasi guru di daerah pun tak begitu digubris karena didasari standar yang tak jelas. Hal itu mendorong semua sekolah melakukan rekrutmen siswa sesuai dengan ketentuan masing-masing.

Soal kompetensi guru, kendala program dan anggaran menjadi masalah utama. Hal ini kerap menyebabkan pengangkatan guru tak didasari kompetensi, tapi kekerabatan. "Cara biasanya, mengajak kenalan dan semacamnya," tutur Ade.

Hak dan kesejahteraan adalah isu yang disorot khusus. Penghasilan guru honorer (tidak tetap) masih di bawah upah minimum regional (UMR). Alokasi gajinya pun sering diambil dari Bantuan Operasional Sekolah. ICW juga mengungkap pungutan liar yang sering dilakukan dinas pendidikan terhadap guru, khususnya guru honorer karena tak ada perlindungan kerja.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

ICW juga mengangkat masalah mutasi dan penempatan guru. Hal tersebut sering terpengaruh politisasi pemda menjelang dan pasca-pilkada. "Kalau guru dianggap salah memilih atau mendukung kepala daerah tertentu, mereka terancam dipindahkan," kata Ade.

Peningkatan kualitas akademik dan keprofesionalan guru pun masih mengandalkan program pusat yang sebenarnya terbatas. Alasan utamanya masih soal anggaran dan ketidakpahaman pemda terkait dengan peningkatan kompetensi guru.

Pembinaan guru oleh pemda pun dianggap buruk. Politisasi pemda menutup aspirasi kelompok guru yang kritis terhadap perubahan. Pendidikan yang diselenggarakan institusi yang bersangkutan tak memiliki program pembinaan guru.

Pemberhentian guru, menurut ICW, karena tidak adanya perjanjian kerja yang layak. Guru mudah sekali diberhentikan oleh institusi pendidikan, khususnya swasta.

Diskusi ICW tersebut mengundang sejumlah tokoh penting sebagai pembicara, seperti Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, serta Wali Kota Pontianak Sutarmidji.

YOHANES PASKALIS


Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Samsung Tingkatkan Kompetensi Digital Guru dan Dosen melalui Samsung Innovation Campus

1 hari lalu

Pelatihan Guru Samsung Innovation Campus Batch 5 (Samsung)
Samsung Tingkatkan Kompetensi Digital Guru dan Dosen melalui Samsung Innovation Campus

Samsung menggelar program Teachers Training bagi guru dan dosen dalam program Samsung Innovation Campus (SIC) Batch 5 2023/2024.


Seleksi ASN 2024, Kemendikbudristek Buka Formasi 419.146 Guru PPPK

13 hari lalu

Petugas memverifikasi peserta tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)  di lokasi ujian The Sultan Convention Center, Sumsel, Minggu 5 September 2021. SKD CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru dan non guru untuk penempatan instansi  pemerintah daerah di Sumatera Selatan ini  diikuti oleh 87.407 orang dan digelar mulai 4 September - 18 Oktober 2021  dengan menerapkan protokol kesehatan. ANTARA FOTO/Feny Selly
Seleksi ASN 2024, Kemendikbudristek Buka Formasi 419.146 Guru PPPK

Seleksi PPPK tersebut diperuntukkan untuk guru di sekolah negeri.


Mau Dijadikan Sumber Pembiayaan Makan Siang Gratis, Apa Fungsi Utama Dana BOS?

23 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melihat menu makanan milik siswa saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/Spt.
Mau Dijadikan Sumber Pembiayaan Makan Siang Gratis, Apa Fungsi Utama Dana BOS?

Perhimpunan Pendidikan dan Guru menolak jika makan siang gratis menggunakan dana BOS


Beda Respons PGRI Soal Makan Siang Gratis Pakai Dana Bos: yang Penting Ada Uangnya

24 hari lalu

Ketua PGRI Unifah Rosyidi. (ANTARA/PGRI)
Beda Respons PGRI Soal Makan Siang Gratis Pakai Dana Bos: yang Penting Ada Uangnya

PGRI menilai, tidak ada yang perlu dipersoalkan mengenai pembiayaan program makan siang dan susu gratis yang menggunakan dana BOS.


Marak Kasus Bullying, Jokowi kepada Guru: Jangan Sampai Ada Siswa Ketakutan di Sekolah

24 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan dalam acara Peringatan HUT ke-78 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2023 di Jakarta, pada Sabtu 25 November 2023. ANTARA/Yashinta Difa
Marak Kasus Bullying, Jokowi kepada Guru: Jangan Sampai Ada Siswa Ketakutan di Sekolah

Presiden Joko Widodo menunjukkan perhatiannya atas perundungan (bullying) yang terjadi di sekolah-sekolah.


Respons Program Makan Siang Gratis, FSGI Singgung Teori Shang Yang, Apa Maksudnya?

24 hari lalu

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listyarti menyampaikan keterangan perihal pemecatan 116 guru Pondok Pesantren Al Zaytun Indramayu di LBH Jakarta, Ahad, 5 Februari 2017. TEMPO/Danang F
Respons Program Makan Siang Gratis, FSGI Singgung Teori Shang Yang, Apa Maksudnya?

FSGI merespons program makan siang gratis dengan menyinggung teori Shang Yang. Begini penjelasannya.


Reaksi Para Guru Soal Makan Siang Gratis akan Gunakan Dana BOS

24 hari lalu

Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Reaksi Para Guru Soal Makan Siang Gratis akan Gunakan Dana BOS

Menurut FSGI, penggunaan dana Bos untuk makan siang gratis menunjukkan pemerintah gagal memahami tujuan kebijakan itu.


Terpopuler: Serikat Guru Menolak Dana BOS Dialihkan untuk Makan Siang Gratis, Cawe-cawe Jokowi di Program Prabowo Menuai Kritik

24 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melihat menu makanan milik siswa saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/Spt.
Terpopuler: Serikat Guru Menolak Dana BOS Dialihkan untuk Makan Siang Gratis, Cawe-cawe Jokowi di Program Prabowo Menuai Kritik

Terpopuler: Rencana pengalihan dana BOS untuk program makan siang gratis diprotes serikat guru, Presiden Jokowi cawe-cawe rencana kerja Prabowo.


Serikat Guru Tolak Prabowo Alihkan Dana BOS untuk Makan Siang Gratis: Tidak Berpihak pada Pendidikan

25 hari lalu

Tempo Explain: Risiko Anggaran Jumbo Makan Siang Gratis
Serikat Guru Tolak Prabowo Alihkan Dana BOS untuk Makan Siang Gratis: Tidak Berpihak pada Pendidikan

Federasi Serikat Guru Indonesia menolak rencana Prabowo-Gibran mengalihkan dana BOS untuk pembiayaan program makan siang gratis. Pendidikan terancam.


Cerita Jokowi Tak Bisa Tolak Undangan Kongres PGRI

26 hari lalu

Presiden Jokowi menghadiri Kongres XXIII PGRI 2024 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu 2 Maret 2024. Foto: Hendrik Yaputra
Cerita Jokowi Tak Bisa Tolak Undangan Kongres PGRI

Demi menghadiri acara PGRI, Jokowi mengaku menggeser jadwal membuka Muktamar XX Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Palembang.