Kasus Majalah Lentera, PPMI Desak Kejaksaan Hormati UU Pers  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Majalah Lentera.

    Majalah Lentera.

    TEMPO.CO, Semarang – Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) mendesak Kejaksaan Negeri Salatiga tidak mengusut Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi Universitas Kristen Satywa Wacana (UKSW), Lentera, yang mengangkat tema “Salatiga Kota Merah”. Sekretaris Jenderal PPMI Abdul Somad menyatakan Kejaksaan harus menghormati Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk menyelesaikan persoalan pemberitaan di majalah Lentera. 

    “Jika melihat prosedur yang berlaku, mestinya proses sengketa pers harus sesuai dengan UU pers,” kata Somad kepada Tempo di Semarang, Selasa, 22 Desember 2015.

    Kejaksaan Negeri Salatiga diketahui ingin mengusut majalah Lentera edisi III/2015 yang mengangkat tema “Salatiga Kota Merah”. Majalah yang diterbitkan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga pada Oktober lalu itu dinilai mengganggu ketertiban. Kejaksaan Negeri Salatiga diketahui ingin mengusut majalah Lentera karena mengirimkan surat kepada Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang.

    Surat bernomor B.1564/03.20/Dsp.I/12/2015 tertanggal 1 Desember 2015 yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga Suwanda itu meminta Dekan Ilmu Budaya Undip meneliti isi majalah Lentera. “Sehubungan dengan diterbitkannya barang cetakan berupa majalah Lentera edisi 03/2015 dari Lembaga Pers Mahasiswa Fiskom UKSW Salatiga yang bertemakan ‘Salatiga Kota Merah’, yang diduga mengganggu ketertiban dan ketenteraman umum (bertentangan dengan ketentuan hukum positif maupun nilai-nilai dan prinsip-prinsip hidup yang berlaku di masyarakat),” demikian petikan isi surat tersebut.

    Somad menilai surat Kejaksaan Negeri Salatiga itu mengada-ada dan mencari kesalahan serta mengupayakan majalah Lentera masuk pengadilan. “Ini jelas sekali membungkam sekaligus melanggar kebebasan berekspresi, berpendapat, dan kebebasan pers,” ujar Somad.

    Somad juga meminta Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang agar obyektif dan tetap menghargai kebebasan berekspresi LPM Lentera. “Sebab, sudah jelas majalahnya secara jurnalistik dan kajiannya memang benar adanya,” tutur Somad.

    Majalah Lentera diterbitkan para mahasiswa UKSW. Saat edisi ke-III/2015 terbit, Lentera mengangkat tema dengan judul “Salatiga Kota Merah”. Majalah ini sempat menuai pro dan kontra menyusul tindakan Kepolisian Resor Salatiga memanggil para mahasiswa yang membuat laporan tersebut. Dekan FISIKOM UKSW juga melarang majalah ini diedarkan. Saat cetakan Lentera dirampas, majalah versi PDF justru beredar luas di Internet. Belakangan, berbagai organisasi justru membela Lentera. Bahkan Komnas HAM turun ke Salatiga untuk menelusuri dugaan pelanggaran HAM yang dialami LPM Lentera.

    ROFIUDDIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.