Sertfikat Tanah Diagunkan ke Bank, Kantor Kelurahan Dilelang  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Aris Andrianto

    TEMPO/Aris Andrianto

    TEMPO.CO, Bangkalan - Kantor Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Kota, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, dilelang. Tanah seluas 753 meter persegi, yang menjadi lokasi kantor kelurahan itu berdiri, terdaftar di situs Balai Lelang Surabaya.

    Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bangkalan Ahmat Hafid membenarkan lelang tersebut. "Tapi saya tidak detail masalahnya seperti apa, cuma katanya sertifikat tanah itu dulu diagunkan ke bank oleh pemiliknya yang pertama," kata Ahmat, Selasa, 21 Desember 2015.

    Camat Kota Bangkalan Salman Hidayat juga membenarkan ihwal lelang tanah Kantor Kelurahan Pangeranan itu. Namun dia mengaku tidak tahu musabab hingga tanah itu terdaftar di Balai Lelang. "Tapi pemerintah siap membeli jika memang tanah itu dilelang," ujarnya.

    Informasi yang diperoleh Tempo menyebutkan kisruh lelang tanah Kantor Kelurahan Pangeranan bermuara pada nama Hoo Paid. Dia adalah pemilik lahan tersebut. Pada 1979, Hoo Paid menggadaikan sertifikat tanah ke Bank Bumi Daya.

    Sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada 1988, Hoo Paid menghibahkan tanah yang digadai itu kepada Lurah Pangeranan, yang saat itu dijabat oleh Hamid Mustari. Setelah surat hibah tanah ditandatangani, tahun itu juga Hamid menggelar remoh atau tok-otok.

    Ini adalah tradisi mengumpulkan uang dari warga anggota remoh. Uang hasil remoh itu kemudian digunakan seluruhnya oleh Hamid untuk membangun kantor Kelurahan Pangeranan yang digunakan hingga saat ini. Saat kantor dibangun, tidak ada yang tahu bahwa tanah itu telah diagunkan ke bank oleh Hoo Paid.

    Lurah Pangeranan, Dimas Ega, membenarkan cerita itu. Tapi, kata dia, ada cerita versi lain bagaimana awalnya sertifikat tanah itu bisa diagunkan ke bank. "Ada yang bilang Ho Paid meminjam uang kepada seseorang dengan menjaminkan sertifikat. Karena tak kunjung dibayar, orang tersebut menggadaikannya ke bank dan tidak ditebus," ujar Dimas.

    Ihwal sertifikat itu, Dimas berujar, baru terungkap pada 1995 setelah pihak Bank Bumi Daya menemui Camat Kota Bangkalan, yang saat itu dijabat Darmawan. "Pihak bank beri tahu bahwa surat tanah kelurahan telah diagunkan. Mereka minta penyelesaian," tutur Dimas.

    Entah apa sebabnya hutang agunan itu belum juga selesai hingga pada 1997 Bank Bumi Daya hendak melakukan penyitaan, tapi batal. Persoalan kian berlarut dan tak jelas setelah pada 1998 Bank Bumi Daya melakukan merger dan menjadi Bank Mandiri. "Belakangan, oleh bank, sertifikat tanah itu di masukkan ke Balai Lelang," kata Dimas.

    Menurut Dimas, tanda bukti hibah tanah itu hingga kini masih ada dan telah diserahkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bangkalan. Sedangkan sertifikat tanah kantor kelurahan saat ini ada di Bank Mandiri Surabaya.

    Dimas berharap perkara tanah itu cepat rampung. Status tanah kelurahan yang tidak jelas mengakibatkan Kantor Kelurahan Pangeranan tak tersentuh renovasi. Pengajuan anggaran renovasi selalu mental. "Tahun ini kami dapat Rp 150 juta untuk renovasi, tapi batal karena tanahnya bermasalah," ujarnya.

    Kondisi kantor Kelurahan Pangeranan memang paling memprihatinkan dibandingkan dengan kelurahan lain. Sejumlah atapnya tampak bocor dan dinding-dindingnya sebagian terkelupas. Kata Dimas, kalau hujan, air menggenang dan masuk ke ruangan. "Makanya, pada pintu semua ruangan, kami cor bagian bawahnya supaya air tidak masuk ke ruangan saat hujan," kata Dimas.

    Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bangkalan, selain tanah Kantor Kelurahan Pangeranan, masih banyak tanah lain yang tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang juga terancam jadi bahan gono-gini.

    Dari total aset tanah pemerintah Kabupaten Bangkalan sebanyak 1.400 bidang, baru 300 bidang yang telah memiliki sertifikat. Sisanya, 1.100 bidang, masih dalam proses pengajuan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional Bangkalan.



    MUSTHOFA BISRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.