Indonesia dan Australia Sepakat Berantas Terorisme

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • ANTARA/Ahmad Subaidi

    ANTARA/Ahmad Subaidi

    TEMPO.CO, Sydney - Indonesia dan Australia sepakat meningkatkan kerja sama secara komprehensif untuk mengatasi ekstremisme dan terorisme. Kesepakatan itu tidak saja dituangkan dalam pertemuan Forum 2+2 di Sydney, Australia, antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan masing-masing negara, tapi juga di Jakarta dalam pertemuan perdana Dewan Menteri Indonesia-Australia dalam bidang hukum dan keamanan.

    Pada dua pertemuan itu, kedua negara sepakat bekerja sama memperkuat kapasitas nasional masing-masing pada bidang kontra-terorisme dan kejahatan lintas batas, termasuk foreign terrorist fighters, kejahatan cyber, dan kerja sama intelijen.

    “Langkah ini diharapkan dapat mengantisipasi berkembangnya paham radikalisme dan ekstremisme di berbagai negara serta meningkatnya aksi terorisme serta kejahatan lintas batas negara,” kata Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi dalam rilis Kementerian Luar Negeri RI. Disebutkan pula, Indonesia juga menekankan perlunya solusi komprehensif yang mengkombinasikan pendekatan militer, pendekatan agama, ekonomi, dan sosial-budaya dalam menangani isu radikalisme dan ekstremisme.

    Pertemuan 2+2 juga menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman mengenai Pemberantasan Terorisme Internasional oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Indonesia dan Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia. MOU tersebut mencakup kerja sama intelijen dan peningkatan kapasitas antarlembaga dalam memerangi ekstremisme dan terorisme. Ditandatangani pula Pengaturan Kerja Sama dalam Mencegah dan Memberantas Kejahatan Transnasional antara Kepolisian Republik Indonesia dan Kepolisian Federal Australia.

    Di Jakarta, pertemuan perdana Dewan Menteri Indonesia-Australia dalam bidang hukum dan keamanan dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Luhut B. Pandjaitan; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Yasonna H. Laoly; Jaksa Agung Australia Senator Hon George Brandis Q.C.; serta Menteri Kehakiman dan Menteri Pembantu Perdana Menteri dalam Bidang Pemberantasan-Terorisme Australia Hon Michael Keenan M.P.

    Isu terorisme dan ekstremisme menjadi perhatian lantaran peristiwa-peristiwa tragis yang baru-baru ini terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia dan Australia. Upaya-upaya bilateral yang diperkuat antara lain berbagi intelijen, kerja sama teknis, dan keamanan cyber. Kerja sama yang akan dijajaki lagi pada masa depan termasuk memperkuat undang-undang, penegakan hukum, memberantas pendanaan teroris, memberantas kekerasan ekstremisme, berbagi intelijen, dan meningkatkan kerja sama dalam pengembangan kapasitas.

    Para pejabat senior Indonesia akan mengunjungi Australia dalam waktu dekat untuk membahas cara-cara untuk lebih meningkatkan kerja sama intelijen bilateral untuk memberantas ancaman terorisme. Para menteri juga mengingatkan hasil positif dari pertemuan regional Australia untuk memberantas kekerasan terorisme di Sydney, Juni 2015, serta pertemuan untuk memberantas pendanaan terorisme di Sydney, November 2015.

    Komitmen-komitmen yang dibuat selama pertemuan ini termasuk melalui upaya peningkatan kapasitas untuk memerangi ekstremisme kekerasan, mengembangkan strategi pesan kontra terhadap propaganda ekstremis khususnya melalui media sosial, serta meningkatkan pertukaran informasi keuangan dan terkait untuk memerangi arus keuangan terlarang dengan organisasi teroris. Para pejabat senior akan berdiskusi teknis bilateral yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman tentang arus keuangan terlarang untuk melawan pendanaan teroris.

    Dalam hal pejuang teroris asing, para menteri menggarisbawahi perlunya peningkatan kerja sama dalam mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh pejuang teroris asing bagi keamanan domestik dan regional. Kedua pihak sepakat memperkuat kerja sama pada bidang pendidikan dan pelatihan, pertukaran informasi dan analisis, serta kemampuan teknologi, khususnya melalui Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC).

    Dalam hal keamanan cyber, disepakati untuk memperkuat kemampuan keamanan cyber masing-masing, antara lain melalui peningkatan kerja sama antara Indonesian National Desk for Information Resilience and Cyber Security dan Australian Cyber Security Centre. Pertemuan Dewan pada 2016 akan digelar di Sydney.

    NATALIA SANTI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.