Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kajati Baru Janji Usut Lagi Kasus Dana Bansos Sulsel

Editor

Sugiharto

image-gnews
Ilustrasi korupsi
Ilustrasi korupsi
Iklan

TEMPO.COMakassar - Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat Hidayatullah berjanji mempelajari kembali kasus dugaan korupsi dalam dana bantuan sosial pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

"Kami akan lihat sisi yuridisnya seperti apa," kata Hidayatullah seusai pisah sambut Kepala Kejaksaan Tinggi di kantornya, Senin, 21 Desember 2015. Hidayatullah menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat menggantikan Suhardi.

Pejabat baru ini enggan menuturkan lebih spesifik soal kasus tersebut. Dia berdalih belum bisa berkomentar banyak karena harus memperhatikan sejauh mana penanganan kasus itu di era pejabat lama.

Kendati demikian, dia menjamin akan menuntaskan semua kasus yang belum sempat diselesaikan, termasuk kasus bantuan sosial. Menurut bekas Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ini kasus apapun yang ditangani merupakan tugas dan tanggung jawab kejaksaan untuk menuntaskannya.

Hidayatullah mengatakan setelah resmi bertugas, dirinya akan mengumpulkan seluruh pejabat tinggi untuk kembali mengekspos kasus-kasus korupsi yang ditangani. Dia menyatakan tidak ingin gegabah melimpahkan kasus ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar. "Kalau bukti tidak kuat, bisa bebas nanti terdakwanya," katanya.

Bekas Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang ini meminta bantuan semua pihak untuk mendukung kinerja kejaksaan. Dia mengakui selama ini dalam penuntasan kasus korupsi tidak terlepas dari bantuan masyarakat. "Kami minta juga agar diawasi."

Kasus ini mengenai bantuan sosial pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2008 senilai Rp 149 miliar. Berdasarkan temuan BPK, kerugian negara mencapai Rp 8,8 miliar akibat adanya 202 lembaga fiktif. Sedangkan penggunaan dana yang tak jelas pertanggungjawabannya sebesar Rp 26 miliar untuk 692 lembaga.

Kejaksaan telah menyeret enam terdakwa dari pihak eksekutif, legislatif, dan penerima bantuan sosial. Mereka antara lain bekas Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Andi Muallim (divonis 2 tahun bui), bekas bendahara pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (15 bulan), bekas legislator DPRD Sulawesi Selatan Muhammad Adil Patu (2,5 tahun), bekas legislator DPRD Makassar Mujiburrahman (1 tahun), politikus Partai Golkar Abdul Kahar Gani (1 tahun), dan legislator DPRD Makassar Mustagfir Sabry (bebas).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Seksi Penyidikan Syahrul Juaksha Subuki menambahkan untuk kasus bantuan sosial ini tim penyidik akan mempelajari salinan putusan hakim para terdakwa bantuan sosial. Menurut dia, pertimbangan hakim yang diambil dari fakta persidangan bisa menjadi bukti baru untuk melanjutkan kasusnya. "Kami menunggu salinan lengkap putusannya dari pengadilan," ujarnya.

Anti-Corruption Committee Sulawesi Selatan meminta Kepala Kejaksaan Tinggi tidak menghentikan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. "Masih banyak pejabat yang terlibat di kasus itu," kata Ketua ACC, Abdul Muttalib.

Dia berharap kejaksaan tidak tebang pilih dalam menangani kasus itu. Menurut Muttalib, di fakta persidangan cukup jelas sejumlah saksi menyebut para politikus mengurus dan menerima dana bantuan sosial. Sehingga bila kasusnya dihentikan, masyarakat akan menyoroti kinerja kejaksaan.

Muttalib menduga kuat banyak intervensi dalam penanganan kasus tersebut. Indikasinya, yang terseret hingga ke pengadilan hanya mereka yang sudah tidak memiliki kekuatan secara politik. "Kejaksaan seharusnya bisa independen."

Pengamat hukum, Kamri Ahmad, mengatakan, menjadi kewajiban kejaksaan untuk menyeret pihak lain bila memang memiliki bukti yang kuat. Kamri berpendapat kejaksaan seharusnya sejak dulu menuntaskan kasusnya. Sebab, bila jaksa mengulangi terus pengusutannya, akan menjadi beban negara, terlebih kerugian negara juga telah dipulihkan. "Kenapa tidak dari dulu dituntaskan?"

AKBAR HADI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Lagi, Anggota KPPS di Makassar Meninggal Dunia

38 hari lalu

Ilustrasi tokoh meninggal. Pixabay
Lagi, Anggota KPPS di Makassar Meninggal Dunia

Anggota KPPS Muhammad Fahriansyah, 26 tahun, yang bertugas di TP) 12 Kelurahan Lariang Bangi, Kecamatan Makassar, meninggal


Makassar Menuju Resilient City dengan Pertumbuhan yang Inklusif

59 hari lalu

Makassar Menuju Resilient City dengan Pertumbuhan yang Inklusif

Visi Danny Pomanto membangun resiliensi dan pertumbuhan inklusif Kota Makassar.


10 Tempat Wisata di Makassar, Ada Hutan Mangrove hingga Situs Bersejarah

10 Januari 2024

Daftar tempat wisata di Makassar yang populer, di antaranya Pantai Losari, Fort Rotterdam, hingga Pulau Khayangan. Berikut ini informasi lokasinya. Foto: canva
10 Tempat Wisata di Makassar, Ada Hutan Mangrove hingga Situs Bersejarah

Daftar tempat wisata di Makassar yang populer, di antaranya Pantai Losari, Fort Rotterdam, hingga Pulau Khayangan. Berikut ini informasi lokasinya.


Makassar, Kota Sehat yang Diarenya Meningkat

31 Desember 2023

Kanal di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, tempat masyarakat membuang kotorannya, Rabu 13 Desember 2023. Foto: Didit Hariyadi
Makassar, Kota Sehat yang Diarenya Meningkat

Jamban itu digunakan oleh lima orang. Mereka berdomisili di Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.


MV. Star Breeze Bersanda di Pelabuhan Makassar

29 November 2023

MV. Star Breeze Bersanda di Pelabuhan Makassar

Pelabuhan Makassar akan dijadikan sebagai destinasi kapal pesiar internasional.


Daftar Rekomendasi 8 Kuliner Khas Kota Makassar

11 November 2023

Pallubasa. facebook.com
Daftar Rekomendasi 8 Kuliner Khas Kota Makassar

Ada banyak sekali kuliner khas Kota Makassar yang wajib dicoba saat Anda berkunjung ke daerah ini.


HUT Kota Makassar: Ini Alasan Kenapa Dijuluki sebagai Kota Daeng

10 November 2023

HUT Kota Makassar: Ini Alasan Kenapa Dijuluki sebagai Kota Daeng

Kota Daeng menjadi salah satu julukan bagi Kota Makassar. Mengapa demikian?


Kilas Balik Penetapan 9 November Jadi HUT Kota Makassar yang Kini Masuki 416 Tahun

9 November 2023

Suasana Masjid Terapung Amirul Mukminin di Anjungan Pantai Losari yang telah ditutup untuk umum saat matahari tenggelam di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat, 17 April 2020. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam percepatan penanganan COVID-19 di Kota Makassar akan diterapkan pada 24 April mendatang. ANTARA
Kilas Balik Penetapan 9 November Jadi HUT Kota Makassar yang Kini Masuki 416 Tahun

HUT Kota Makassar pada 9 November 1607 menandai salat Jumat pertama di Gowa-Tallo sekaligus penanda semua rakyat Gowa-Tallo memeluk Islam.


Perayaan HUT Kota Makassar ke-416 Tahun Dikemas Dengan Konsep Berbeda

31 Oktober 2023

Perayaan HUT Kota Makassar ke-416 Tahun Dikemas Dengan Konsep Berbeda

Kapal Pinisi dan Rumah Tongkonan Toraja Jadi Latar Belakang Puncak Acara HUT Kota Makassar ke-416


HUT Makassar ke 416, Kadiskop Akan Serahkan Puluhan Gerobak ke Pedagang Pisang Epe

31 Oktober 2023

HUT Makassar ke 416, Kadiskop Akan Serahkan Puluhan Gerobak ke Pedagang Pisang Epe

Pemerintah Kota Makassar lewat Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar akan menyerahkan puluhan gerobak kepada pedagang pisang epe