Jadi Tersangka, Ini 'Dosa' Lino di Mata Serikat Pekerja  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, Richard Joost Lino dalam rapat dengan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pelindo II di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 3 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, Richard Joost Lino dalam rapat dengan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pelindo II di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 3 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT) mengungkapkan beberapa kesalahan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino. Menurut Serikat Pekerja JICT, RJ Lino banyak melakukan salah tata kelola yang berpotensi merugikan negara.

    "Karena ini BUMN. Untuk perusahaan swasta, monggo," kata Sekretaris Jenderal SP JICT Firmansyah dalam konferensi pers Membongkar Carut Marut Pelindo II di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Senin, 21 Desember 2015. Untuk itu, SP JICT merasa terpanggil untuk mengkritisi masalah Pelindo II.

    Firmansyah mengatakan kesalahan tata kelola di antaranya terjadi pada pengelolaan global bond dan pengadaan alat. "Apa yang kami sampaikan jauh hari, itu terbukti kan? KPK bergerak, Bareskrim bergerak. Artinya, kami bukan jual omongan kosong," ujarnya. "Ketika kami dulu melihat ada sesuatu yang salah, kami kritisi."

    Menurut Firmansyah, komisaris Pelindo juga tidak mengawasi kinerja Lino. Begitu pula dengan Menteri BUMN Rini Soemarno. Ini membuat berbagai keputusan dalam pengelolaan perusahaan tidak memenuhi prinsip good corporate governance.

    "Selain itu, ada ambisi investasi yang tidak terkendali, terlihat dari upaya pembiayaan melalui pinjaman," ujar Firmansyah.

    Firmansyah berujar, pembayaran pinjaman dilakukan dengan cara meminjam dana lagi. Hal ini berdasarkan laporan dari Dewan Komisaris Pelindo II pada 31 Juli 2015.

    Isi laporannya tentang dana global bond Pelindo II Rp 21 triliun yang dipakai untuk membayar hutang pinjaman sindikasi bank asing. Nilainya sebesar Rp 6,7 triliun yang dilakukan pada 2014.

    SP JICT menilai, perpanjangan kontrak JICT pada 5 Agustus 2014 tak hanya melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, tapi terindikasi merugikan negara Rp 36 triliun. "Dalam perpanjangan ini, ada indikasi manipulasi informasi dan data dalam bentuk financial engineering," kata Firmansyah.

    Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan RJ Lino sebagai tersangka pengadaan tiga Quay Crane di Pelindo II, Jumat, 18 Desember 2015. Badan Reserse Kriminal Polri juga sedang mengusut pengadaan 10 mobile crane.



    REZKI ALVIONITASARI


     

     

    Lihat Juga