TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Masinton Pasaribu, menyambut baik niat Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Freeport. "Setuju dong. Malah kami yang menginisiasi," kata anggota Komisi Hukum DPR tersebut saat dihubungi Tempo, Senin, 21 Desember 2015.
Menurut Masinton, banyak kepentingan nasional terkait dengan PT Freeport Indonesia, khususnya soal perpanjangan kontrak karya. "Kami harus tahu kemanfaatan untuk bangsa dan rakyat Indonesia atas kehadiran Freeport melakukan aktivitas penambangan di Indonesia," ujarnya.
Masinton mengatakan Pansus Freeport diperlukan untuk melakukan penyelidikan terhadap pengelolaan tambang emas, perak, dan tembaga di Timika yang selama ini dikelola PT Freeport Indonesia. "Ada pelanggaran Undang-Undang Minerba serta skandal lobi perpanjangan kontrak di sana," tutur Masinton.
Kisruh Freeport berawal dari laporan Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh mantan Ketua DPR Setya Novanto untuk meminta saham dalam perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan parlemen perlu membentuk Pansus Freeport untuk membongkar operasi perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut. Menurut Fadli, keberadaan PT Freeport Indonesia bukan hanya mengenai operasi tambangnya, tapi juga terkait dengan dunia politik Indonesia.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
