RJ Lino Jadi Tersangka, Masinton: Lino Dibacking JK  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla (tengah) bersama Dirut PT Pelindo II RJ Lino (kanan) dan Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Wahyu Muryadi usai memberikan keynote speech pada Tempo Economic Briefing dengan tema

    Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla (tengah) bersama Dirut PT Pelindo II RJ Lino (kanan) dan Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Wahyu Muryadi usai memberikan keynote speech pada Tempo Economic Briefing dengan tema "Mengembalikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2016" di Jakarta, 17 November 2015. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu menyatakan, Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino dapat melakukan berbagai pelanggaran karena ada pejabat yang melindungi.

    Menurut Masinton, para pejabat tersebut mencoba mempengaruhi upaya penegakan hukum yang tengah dilakukan oleh berbagai pihak. "RJ Lino ada yang backing. Siapa? Ada Pak JK, yang berujung pencopotan Kabareskrim Polri. Ada menteri yang diteleponnya waktu itu, Menteri BUMN Rini Soemarno," kata anggota Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II DPR ini di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta Pusat, hari ini, Minggu, 20 Desember 2015.

    BERITA MENARIK
    Anindya Berbikini di Miss Universe, Netizen: Ah Gembel!
    Di Depan Jemaat Gereja, Ahok Ingat Pesan Gus Dur Ini

    Masinton menerangkan, perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal juga mendapatkan pembenaran, seperti oleh mantan pimpinan KPK Eri Riana yang selalu menyatakan bahwa perpanjangan kontrak JICT tidak merugikan negara. Padahal, ada pelanggaran dan juga penyalahgunaan wewenang yang dilakukan baik oleh Lino ataupun Rini. "Tapi pansus belum memanggil JK karena kami belum menemukan pelanggaran hukumnya," tutur Masinton.

    Masinton pun mengapresiasi penetapan Lino sebagai tersangka oleh KPK pada Jumat kemarin atas dugaan korupsi terhadap pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II pada 2010 lalu. "Pengadaan 10 unit yang sedang Bareskrim selidiki masih berjalan. Saya harap, pimpinan KPK yang baru nanti bisa meneruskan kasus-kasus KPK ini," ujar Masinton.

    BACA JUGA
    Ini Kisah Sebenarnya di Balik Berita Pria Hamili Orang Utan
    Dinilai sebagai Sumber Kegaduhan, JK Dituntut Mundur oleh PDIP

    Jumat kemarin, 18 Desember 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino sebagai tersangka. Lino diduga telah menyalahgunakan wewenangnya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait dengan pengadaan QCC.

    Menurut informasi, nilai kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan Lino mencapai Rp 60 miliar. Atas perbuatannya, KPK menjerat Lino dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI

    BERITA MENARIK
    Rahasia Terkuak, Hitler Ternyata Hanya Punya Satu Testis
    Seorang TKW di Hong Kong Mengaku Ditipu 'Fadli Zon'


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.