Fitra Ragukan Komitmen Antikorupsi Lima Pemimpin KPK Terpilih

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK bersama Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 16 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK bersama Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 16 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.COPekanbaru - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau ragu akan semangat antikorupsi lima pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru saja dipilih Dewan Perwakilan Rakyat.

    Koordinator Fitra Riau, Usman, menyebutkan keraguan mereka terhadap kemampuan lima pemimpin KPK itu muncul setelah melihat tahap fit and proper test di Dewan. Para pemimpin KPK, kata dia, justru bersemangat melemahkan KPK dengan menyetujui revisi undang-undang kewenangan KPK. 

    "Mereka justru tampak bersemangat mengubah Undang-Undang KPK," katanya kepada Tempo, Ahad, 20 Desember 2015.

    Usman mencontohkan, ada pemimpin KPK yang sejak awal mengarahkan KPK ke aspek pencegahan, bukan penindakan. "Kemudian tidak memiliki pengalaman di bidang antikorupsi dan ada yang sering dissenting opinion dalam perkara korupsi," ujarnya.

    Lima pemimpin KPK terpilih itu adalah Agus Rahardjo, Alexander Marwata, Saut Situmorang, Basariah Panjaitan, dan Laode Muhammad Syarif. Mereka terpilih dalam pemilihan suara di Komisi III DPR. Dua kandidat dari kalangan internal KPK, yakni Johan Budi dan Busyro Muqoddas, justru tersingkir.

    Menurut Usman, para pemimpin KPK kebanyakan sepakat membatasi kewenangan KPK, seperti penyadapan dan penindakan, dengan alasan memperkuat semangat antikorupsi dengan aspek pencegahan. Padahal, kata Usman, revisi Undang-Undang KPK tersebut sejatinya malah melemahkan kekuatan lembaga antikorupsi itu sendiri.

    Usman mengakui paradigma yang berkembang soal aspek pencegahan dan penindakan yang dilakukan KPK selama ini belum mampu membuat koruptor jera. Namun, kata dia, korupsi sejatinya bakal lebih menggurita jika hanya dengan aspek pencegahan, tanpa adanya penindakan. Pencegahan dinilai tidak mampu membongkar kejahatan korupsi yang terselubung.

    "Korupsi itu kejahatan yang terorganisasi. Tidak cukup hanya dengan pencegahan, tapi juga harus diperkuat dengan penindakan," tuturnya.

    Meski demikian, ucap Usman, masyarakat masih memiliki harapan pada salah satu pemimpin KPK, yakni Laode Muhammad Syarif. Laode, kata dia, selama ini aktif mengikuti dan memberikan pelatihan memerangi korupsi bersama koalisi masyarakat sipil dan USAID.

    Namun, dia masih ragu apakah seorang Loade mampu melawan arus empat pemimpin KPK yang lain. "Sedikit harapan dari Laode Muhammad Syarif, tapi apakah dia mampu melawan kebijakan dari pimpinan lainnya, kita belum tahu," ujarnya.

    RIYAN NOFITRA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban dan Pelaku Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan

    Kepolisian menyebut enam orang menjadi korban ledakan bom bunuh diri di Polrestabes Medan. Pelaku pengeboman mengenakan atribut Gojek.