Risma Minta Otoritas di Suramadu Dibubarkan Saja

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jembatan Suramadu. TEMPO/Fully Syafi

    Jembatan Suramadu. TEMPO/Fully Syafi

    TEMPO.CO, Surabaya - Wali Kota Surabaya terpilih untuk periodenya yang kedua, 2015-2020, Tri Rismaharini, meminta Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) dibubarkan. Sejak masih menjabat sebagai wali kota periode sebelumnya, ia menilai keberadaan badan tersebut tak memberi manfaat yang signifikan.

    Risma menunjuk rencana BPWS yang ingin menggusur warganya (Surabaya) dengan alasan pengembangan infrastruktur. Juga adanya dampak banjir di sekitar lokasi Jembatan Suramadu. “Kemarin-kemarin itu mereka (warga) sudah mau menutup Jembatan Suramadu, karena komplain banjir,” kata dia seusai menjadi pembicara dalam Urban Social Forum di Universitas Tujuh Belas Agustus, Surabaya, Sabtu 19 Desember 2015.

    Akhirnya, Risma mengaku mencarikan solusi dengan membuatkan saluran air di sekitar jembatan nasional sepanjang 5,4 kilometer itu. “Surabaya kan kawasan (sekitar Suramadu) padat sekali. Kami investasi banyak di situ, mereka jadi tenang.”

    Risma mengaku telah lama melaporkan kinerja BPWS kepada pemerintah pusat. Bahkan setelah dilantik, ia siap mengajukan agar lembaga non struktural itu dibubarkan saja. Pengusulan pembubaran itu berkaitan dengan dua hal.

    Pertama, pembangunan infrastruktur seharusnya dapat dinikmati warga di sekitar dan menyejahterakan. Kedua, tujuan pembangunan tidak akan tercapai jika sampai meminggirkan warga di sekitarnya. “Untuk apa kita merugikan masyarakat kalau dibangun lalu kita suruh mereka pergi. Kan, kasihan,” katanya.

    Meski belum secara resmi ditetapkan sebagai pemenang Pilkad Surabaya, ia mengatakan bahwa tugas pemerintah kota ke depan akan jauh lebih berat. Terutama berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang pro-rakyat. “Untuk apa pemerintah membangun kalau kemudian warganya tidak lebih sejahtera. Itulah lima tahun ke depan saya justru lebih berat lagi.”

    Juru bicara BPWS Faizal Yasir Arifin menanggapi santai pernyataan Risma. Ia mempersilakan usulan pembubaran itu. Menurutnya, justru, keberadaan BPWS memberikan dampak positif bagi masyarakat. "Itu hak beliau. Kami sudah berusaha mengajak komunikasi tapi responsnya selalu negatif,” kata dia.

    ARTIKA RACHMI FARMITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.