Soekarwo Minta Go-Jek dan Grab Bike Ditata

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengelola ojek pangkalan sekitar melarang gojek beroperasi di kawasan Stasiun Kiaracondong, Bandung, Jawa Barat, 26 Oktober 2015. TEMPO/Prima Mulia

    Pengelola ojek pangkalan sekitar melarang gojek beroperasi di kawasan Stasiun Kiaracondong, Bandung, Jawa Barat, 26 Oktober 2015. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan sebetulnya yang diperlukan oleh mode transportasi online adalah adanya regulasi yang mengatur keberadaan transportasi berbasis online tersebut. Selain itu, diperlukan sebuah pengorganisasi yang baik agar mode transportasi online semacam Go-Jek dan Grab Bike dapat berkembang dan lebih tertata. "Kalau dikelola dengan baik kan akan baik dan tertib," ujar Soekarwo kepada Tempo di kantornya, Sabtu, 19 Desember 2015.

    Dia tak sependapat jika Kementerian Perhubungan melarang beroperasi transportasi berbasis online, seperti Go-jek dan Grab Bike. Menurut dia, transportasi berbasis online itu keberadaanya sangat bermanfaat bagi masyarakat. "Itu yang namanya Go-jek bisa dibuat belanja juga, nganter makanan juga kan," ujar Soekarwo.

    Pakde Karwo, sapaan Soekarwo, mengatakan adanya transportasi berbasis online juga menandakan adanya perkembangan teknologi yang saat ini semakin berkembang beberapa tahun belakangan ini. Apalagi perkembangan teknologi itu sangat memudahkan kehidupan masyarakat. "Keberadaannya sangat digemari orang," katanya.

    Keberadaan teknologi-teknologi yang semakin berkembang, menurut dia, sebuah hal yang sangat wajar. Menurut Pakde Karwo, hal ini bisa dibilang sebagai sebuah revolusi industri ke-IV. "Transportasi online bisa disuruh apa saja dan itu menandakan adanya perkembangan teknologi," ujarnya.

    Larangan terhadap transportasi umum berbasis online, seperti Go-Jek, Uber, dan GrabTaxi, tertuang dalam surat bernomor UM.302/1/21/Phb/2015 tertanggal 9 November 2015. Surat tersebut ditandatangani Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Alasannya, transportasi umum berbasis online itu tidak termasuk kategori angkutan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    Namun, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mencabut larangan beroperasi transportasi berbasis online. Pernyataan ini disampaikan Jonan mengingat belum memadainya transportasi publik yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

    EDWIN FAJERIAL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Industri Permainan Digital E-Sport Makin Menggiurkan

    E-Sport mulai beberapa tahun kemarin sudah masuk dalam kategori olahraga yang dipertandingkan secara luas.