TEMPO.CO, Bogor - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai rekomendasi Panitia Khusus Pelindo II Dewan Perwakilan Rakyat adalah saran politik. "Ini kan di DPR itu suatu saran politik. Pemerintah tentu selain mempertimbangkan politis juga mempertimbangkan aspek-aspek lainnya," kata dia di Istana Bogor, Jumat, 18 Desember 2015.
Sidang Paripurna DPR pada Kamis, 17 Desember 2015, menerima tujuh rekomendasi Pansus Pelindo II kepada pemerintah. Pansus meminta pemerintah menelusuri dugaan pelanggaran hukum oleh perusahaan pelat merah tersebut.
Selain itu, Pansus minta pemerintah memberhentikan Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno.
Tak hanya itu, Pansus juga merekomendasikan pembatalan kontrak antara PT Pelindo II dan Hutchison. "Karena ada indikasi suap, kerugian negara, serta transfer pricing," ujar Ketua Pansus Pelindo II Rieke Dyah Pitaloka.
Ditanya soal ini, Presiden Joko Widodo irit berkomentar. "Kalau sudah terima baru saya bicara," kata dia.
ALI HIDAYAT
