Sustainable Development Goals (SDGs), Jokowi Gandeng Aktivis

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi dikawal sejumlah Paspampres, bersepeda di sekitar Istana Bogor, 22 Maret 2015. TEMPO/Lazyra Amadea Hidayat

    Presiden Jokowi dikawal sejumlah Paspampres, bersepeda di sekitar Istana Bogor, 22 Maret 2015. TEMPO/Lazyra Amadea Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo membentuk panitia bersama untuk melaksanakan Target Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Komitmen itu disampaikan Jokowi saat bertemu dengan 12 orang perwakilan masyarakat sipil dari sepuluh lembaga di Istana Negara.
    “Partisipasi masyarakat ini untuk membantu pengawasan jika ada kementerian dan lembaga yang agak ‘miring-miring’ atau tidak sesuai tugas,” katanya, Jumat 18 Desember 2015.

    Dalam pertemuan itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk SDGs mendorong komitmen presiden menjalankan SDGs yang disahkan dalam sidang umum PBB akhir September 2015 lalu.

    Perwakilan masyarakat sipil yang juga Direktur Eksekutif Internasional NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Sugeng Bahagijo, meminta agar Presiden Jokowi mengeluarkan peraturan presiden tentang SDGs. “Landasan hukum penting sebagai bentuk komitmen pemerintah,” katanya dalam pertemuan itu.

    Selain itu, Dian Kartikasari menuturkan presiden perlu memberikan perhatian terhadap tingginya angka pernikahan usia anak di Indonesia untuk mencapai Tujuan 5 SDGs. Sebab, tingginya angka pernikahan dini juga menambah angka kematian pada ibu.
    “Presiden perlu mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menghentikan perkawinan anak,” katanya.

    Indeks Pembangunan Manusia United Nations for Development Program/UNDP 2015 mencatat bahwa iNdonesia berada pada rangking 110 dari 188 negara yang tersuvei. Hal ini dikarenakan masalah pendidikan, angka harapan hidup, dan kemiskinan yang masih belum tertangani pemerintah. “Pemerintah perlu meningkat anggaran belanja sosial sekurang-kurangnya 2-3 persen dari total product domestic bruto (PDB),” kata Ah Maftuchan.

    Sementara itu, Y. Hesthi Murthi (AJI) menyampaikan kondisi kebebasan pers dan berekspresi di Indonesia yang mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir. “Tahun ini ada 39 kasus kekerasan pers, yang sebagian besar dilakukan aparat kepolisian,” katanya.

    Selain itu lahirnya undang-undang yang bertentangan dengan kebebasan pers dan berekspresi seperti UU Intelijen, RUU Kerahasiaan Negara dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik jika tidak ditinjau akan berpotensi menjadi penyumbang kegagalan pencapaian Goal 16.

    Perwakilan masyarakat sipil yang hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya Sugeng Bahagijo (INFID), Donny Ardyanto (Yayasan Lembaga Perlindungan Hukum Indonesia), Ilham Saenong (Transparency International Indonesia), Wahyu Susilo (Migrant Care), Abetnego Tarigan (Walhi Indonesia), Ah Maftuchan (Prakarsa), Dian Kartika Sari (Koalisi Perempuan Indonesia), Y. Hesthi Murthi (Aliansi Jurnalis Independen), Tedjo Wahyu Djatmiko (Aliansi Desa Sejahtera), dan Darmawan Triwibowo (Oxfam).

    ABDUL AZIS



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.