Alasan DPR Pilih Agus Rahardjo Jadi Ketua KPK  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK bersama Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 16 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK bersama Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 16 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.COJakarta - Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Desmon Junaedi Mahesa mengatakan terpilihnya Agus Rahardjo menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi didasari alasan sensitivitas masyarakat. Ia menganggap Agus, yang seorang muslim, akan lebih menenangkan masyarakat jika menjadi Ketua KPK.

    "Dalam lobi-lobi sebenarnya, kenapa Agus dipilih, sebenarnya semua sama. Ada tiga nonmuslim dan dua muslim (yang dipilih menjadi lima pemimpin KPK). Kalau nanti yang terpilih nonmuslim, kan, nanti masyarakat muslim jadi enggak enak," ujar Desmon saat ditemui setelah Komisi Hukum menetapkan Agus sebagai Ketua KPK, Kamis, 17 Desember 2015.

    Pertimbangan ini, menurut dia, melihat lima capim yang terpilih sebelumnya yang hanya ada dua muslim, yaitu Agus Rahardjo dan Laode Muhammad Syarif. Saat voting, nama Agus kemudian meraih dukungan 44 suara, lebih dari separuh suara Komisi Hukum DPR. Inspektur Jenderal Basaria Panjaitan meraih sembilan suara dan Saut Situmorang satu suara.

    "Pilihan itu adalah kompromi Komisi III (Komisi Hukum). Makanya lihat sendiri Agus terpilih. Ini berbicara tentang sensitivitas masyarakat kita," katanya. Namun ia meyakinkan tak ada masalah sama sekali siapa yang memimpin KPK.

    "Sebenarnya ketua dengan tidak ketua, kan, sama saja kalau merujuk pada Undang-Undang KPK. Kan, collective collegial," tuturnya.

    Komisi Hukum telah menetapkan lima pemimpin KPK. Mereka adalah Alexander Marwata, hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat; Saut Situmorang, staf ahli Badan Intelijen Negara; Inspektur Jenderal Basaria Panjaitan; Agus Rahardjo, mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan; dan Laode Muhammad Syarif, akademikus Universitas Hasanuddin.

    EGI ADYATAMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.