Darmo Diperiksa Kejagung, Luhut Menghindar

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, akan memberikan keterangan kepada awak media, di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, 11 Desember 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, akan memberikan keterangan kepada awak media, di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, 11 Desember 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.COJakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan enggan menjawab pertanyaan yang dilontarkan wartawan mengenai pemanggilan deputi I Kantor Staf Presiden Darmawan Prasodjo oleh Kejaksaan Agung.

    Darmawan yang biasa disapa Darmo diperiksa pada Kamis, 17 Desember 2015. "Enggak usah tanya gitu-gituan lagi, deh," kata Luhut pada saat ditemui di Kantor Kemenkopolhukam pada Kamis, 17 Desember 2015. 

    Sebelumnya, dalam keterangan pers di kantornya pada Jumat pekan lalu, Luhut mengatakan Darmo yang pernah menjadi anak buahnya itu adalah orang yang baik. Bagi Luhut, Darmo merupakan sosok yang profesional. Bahkan, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu selalu mengingatkan Luhut agar tidak boleh melarikan diri dalam kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo.

    Dalam keterangan pers itu, Luhut pun menegaskan bahwa Darmo tak pernah berbuat segala sesuatu hal yang negatif terkait dengan upaya memperpanjang kontrak karya PT Freeport Indonesia. 

    Darmo terseret kasus karena namanya disebut dalam rekaman pembicaraan Direktur Utama Freeport Maroef Sjamsoeddin, Ketua DPR Setya Novanto, dan pengusaha minyak M. Riza Chalid pada 8 Juni 2015. Rekaman itu menjadi berita besar karena menjadi bukti bagaimana Novanto dan Riza meyakinkan Maroef bahwa Luhut bisa membantu lobi memperpanjang kontrak Freeport setelah 2012 karena kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo.

    Keduanya bahkan menyodorkan skema pemberian saham Freeport kepada Jokowi sebesar 11 persen dan Wakil Presiden Jusuf Kalla 9 persen. Novanto lantas meminta saham proyek PLTU di Papua. Kasus ini membuat Setya disidang di Majelis Kehormatan DPR. Namun MKD menghentikan sidang setelah Setya Novanto mundur dari Ketua DPR pada Rabu, 16 Desember lalu. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengadukan kasus ini kepada MKD pada 16 November lalu.  

    Dalam waktu hampir bersamaan, Kejaksaan Agung memeriksa dugaan upaya korupsi dalam pertemuan 8 Juni 2015 tadi. Staf Setya Novanto sudah diperiksa tim penyelidik. Demikian pula Maroef dan Sudirman Said. Sedangkan Riza keburu ke luar negeri sejak sekitar tiga pekan lalu. 

    DIKO OKTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Industri Permainan Digital E-Sport Makin Menggiurkan

    E-Sport mulai beberapa tahun kemarin sudah masuk dalam kategori olahraga yang dipertandingkan secara luas.