Agus Rahardjo Ketua KPK yang Hapal Vendor Pengadaan Barang  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK bersama Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 16 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK bersama Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 16 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta -Agus Rahardjo yang terpilih menjadi pimpinan KPK awalnya tak bermaksud mendaftarkan diri. Panitia seleksi sengaja mengirimi Agus undangan untuk mendaftar sebagai calon pimpinan KPK. Panitia seleksi, Diani Sadiawati mengaku sengaja menjemput bola mencari pimpinan KPK.

    "Panitia menimbang orang akan takut mendaftar dengan melihat kondisi KPK saat ini, sehingga mengambil kebijakan jemput bola," katanya kepada Tempo, Juni 2015 lalu. Nama Agus termasuk di antara 50 nama yang dihubungi panitia seleksi.

    Agus Rahardjo ketika waktu itu dihubungi Tempo mengakui adanya ajakan itu, tapi ia belum memastikan akan melamar. "Kalau saya nantinya mendaftar, bukan semata karena dorongan tersebut," katanya.

    Gayung bersambut, lulusan Teknik Sipil ITS itu termasuk delapan calon yang direkomendasikan panitia seleksi. "Saya lihat rekam jejak mereka dan masukan dari masyarakat, mestinya mereka terjamin," kata anggota panitia seleksi, Yenti Garnasih 30 Agustus 2015 kepada Tempo.

    Sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Agus mengetahui permainan proyek-proyek besar pemerintah. Ia mengetahui bagian mana dari tender proyek pemerintah yang rentan di korupsi.

    Agus Rahardjo kepada Tempo pada 9 Oktober 2014 pernah mengutarakan pada tahap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah, perilaku korupsi kian marak. Banyak vendor fiktif penyedia proyek yang ikut masuk tapi tak terpantau pemerintah. "Entah disengaja atau tidak," ujar Agus.

    Pelaku tender pun harus hati-hati, pekerjaan Agus membuatnya hapal profil proyek di lingkungan pemerintah. Agus memaparkan pada 2013 ada 400 ribu paket pengadaan barang dan jasa yang digelar pemerintah daerah se-Indonesia. Tapi vendor pengerjaan paket itu hanya sekitar 50 ribu pihak. "Artinya satu vendor bisa menangani tujuh hingga delapan proyek sekaligus," ujar Agus.

    Agus Rahardjo terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019 melalui voting yang dilakukan oleh anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat pada Jumat 17 Desember 2015. Pada sesi wawancara Agustus lalu, Panitia Seleksi sempat menyoroti harta kekayaan Agus Rahardjo.

    DESTRIANITA K. | EVAN (PDAT)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.