Jokowi Hormati Putusan Mundur Setya Novanto  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi memberikan keterangan pers terkait proses sidang MKD DPR RI di Istana Negara, Jakarta, 15 Desember 2015. Sidang etik Ketua DPR Setya Novanto di MKD ini terkait kasus pencatutan nama Presiden dan Wapres dalam lobi kontrak PT Freeport Indonesia. ANTARA/Yudhi Mahatma

    Presiden Jokowi memberikan keterangan pers terkait proses sidang MKD DPR RI di Istana Negara, Jakarta, 15 Desember 2015. Sidang etik Ketua DPR Setya Novanto di MKD ini terkait kasus pencatutan nama Presiden dan Wapres dalam lobi kontrak PT Freeport Indonesia. ANTARA/Yudhi Mahatma

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menghormati keputusan mundur Setya Novanto sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. "Kita menghormati setiap keputusan yang sudah diberikan Pak Setya Novanto," kata Jokowi seusai acara munas DPRD Kabupaten di gedung Annex, Jakarta, Kamis, 17 Desember 2015.

    Jokowi mengatakan keputusan mundur tersebut dan selesainya sidang Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dengan pelanggaran etik tidak akan mengganggu hubungan eksekutif dan legislatif. "Ya dari dulu kan baik-baik saja, tidak ada masalah," katanya. Presiden juga mengaku tidak memiliki masalah personel dengan Setya. Jokowi berharap hubungan antara eksekutif dan legislatif akan terus baik.

    Mengenai kelanjutan proses hukum terhadap Setya, Jokowi menyerahkan pada Kejaksaan Agung. Ia mengatakan tidak akan melakukan intervensi atau mengambil langkah hukum. "Ditanyakan ke Kejaksaan," katanya.

    Rabu malam, Setya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Surat pengunduran diri diserahkan pada pimpinan DPR dan ditembuskan pada MKD.

    Dalam surat pengunduran diri itu, Setya juga memohon maaf atas kekhilafan yang terjadi. Setya mengatakan sikapnya diambil atas dasar penghormatannya pada rakyat Indonesia dan setelah mencermati sidang etik di MKD.

    ANANDA TERESIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.