TEMPO.CO, Kediri -Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf mengatakan dana kedaruratan sebesar Rp100 miliar belum bisa dicairkan untuk mengatasi bencana Gunung Bromo. Selain status Bromo yang belum memasuki status darurat, dana itu diperuntukkan mengatasi seluruh bencana alam di Jawa Timur.
Pemerintah Propinsi Jawa Timur mengalokasikan dana kedaruratan sebesar Rp10 miliar yang siap dicairkan sewaktu-waktu. Namun, “dana sebesar itu bukan hanya untuk Bromo, tapi seluruh gunung dan bencana alam di Jawa Timur,” kata lelaki yang akrab disapa Gus Ipul di Kediri, Rabu 16 Desember 2015.
Meski pencairan dana itu bisa dilakukan sewaktu-waktu alias on call, namun Gus Ipul memastikan hal itu tak bisa dilakukan saat ini. Sesuai dengan kriteria dana kedaruratan, uang itu hanya bisa dicairkan dalam keadaan darurat saja.
Pemerintah propinsi, menurut Gus Ipul, sudah mempersiapkan sedini mungkin seluruh tahapan penanganan letusan Gunung Bromo. Mulai dari evakuasi penduduk, penyediaan dapur umum, hingga lokasi pengungsian yang dianggap strategis dan aman dari letusan Bromo. “Kita sudah belajar dari letusan Kelud untuk menangani Bromo lebih baik.”
Hingga kini Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Bandung masih memantau aktivitas vulkanik Gunung Bromo. Gunung yang menjadi salah satu tujuan wisata favorit wisatawan di Probolinggo ini sempat memuntahkan abu hingga ketinggian 1.500 meter. Semburan ini bahkan melumpuhkan aktivitas Bandar udara Abdul Rachman Saleh Malang.
Tak hanya Bromo, musibah banjir yang kerap mengiringi musim penghujan di propinsi ini turut menjadi perhatian Pemerintah Jawa Timur. Di antaranya adalah potensi banjir di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Tuban yang menjadi langganan luapan Bengawan Solo. Untuk meminimalisir korban jiwa, pemerintah mengklaim telah memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada warga yang bermukim di aliran Bengawan. Diharapkan pada puncak musim penghujan mendatang tak ada korban jiwa akibat banjir.
HARI TRI WASONO