Jika Setya Novanto Kena Pelanggaran Berat, Ini Langkahnya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Surahman Hidayat (kedua kiri) berbincang dengan Wakil Ketua MKD Junimart Girsang (Kedua kanan) didampingi Wakil Ketua MKD Kahar Muzakir (kiri) dan Sufmi Dasco Ahmad (kanan) dalam sidang etik putusan MKD di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 16 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Surahman Hidayat (kedua kiri) berbincang dengan Wakil Ketua MKD Junimart Girsang (Kedua kanan) didampingi Wakil Ketua MKD Kahar Muzakir (kiri) dan Sufmi Dasco Ahmad (kanan) dalam sidang etik putusan MKD di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 16 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Semua anggota Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (MKD) yang sudah membacakan sikapnya mengenai nasib Ketua DPR Setya Novanto kecuali dua pimpinan: Surahman Hidayat (PKS) dan Kahar Muzakkir (Golkar), Rabu 16 Desember 2015.

    Kedua pimpinan MKD itu akan membacakan sikapnya usai skors sidang pukul 19.30 nanti malam. Sampai saat ini, enam anggota MKD meminta Setya Novanto dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran berat. Lebih banyak anggota MKD meminta Setya Novanto dijatuhi sanksi pelanggaran sedang yakni dicopot dari kursinya sebagai Ketua DPR.

    UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD mengatur bahwa jika Mahkamah memutuskan Setya Novanto mendapat sanksi pelanggaran berat, maka MKD harus membentuk panel adhoc untuk memeriksa kesalahan Setya lebih lanjut sebelum sanksi pemberhentian dari keanggotaan DPR dapat dijatuhkan.

    Pasal 147 ayat (2) mengatur bahwa pemberhentian   tetap   anggota DPR    juga harus  mendapatkan  persetujuan  rapat paripurna. Pemberhentian sendiri bisa hanya 3 bulan, namun bisa juga bersifat permanen.

    Pasal 148 ayat (1) mengatur bahwa jika MKD memutuskan pelanggaran  kode  etik  yang  bersifat  berat  dan  berdampak   pada   sanksi   pemberhentian, maka Mahkamah membentuk   panel   sidang pelanggaran kode etik anggota DPR.  

    Panel  itu terdiri  atas tiga orang  anggota MKD dan empat  orang dari unsur masyarakat. Putusan panel baru disampaikan pada rapat  paripurna  untuk  mendapat  persetujuan terhadap pemberhentian tetap anggota DPR itu.

    WAHYU DHYATMIKA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.