SIDANG MKD: Aneh, Golkar Minta Setya Novanto Disanksi Berat

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto menjawab pertanyaan awak media usai menjalani sidang etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 7 Desember 2015. Sidang yang berlangsung tertutup tersebut berlangsung selama kurang lebih lima jam. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto menjawab pertanyaan awak media usai menjalani sidang etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 7 Desember 2015. Sidang yang berlangsung tertutup tersebut berlangsung selama kurang lebih lima jam. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dari Partai Golkar meminta Ketua DPR Setya Novanto, yang juga koleganya sesama politikus, diberikan sanksi berat terkait dengan dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat lain dalam kontrak perpanjangan saham PT Freeport Indonesia.

    Terpopuler: Sanksi Setya Novanto

    "Teradu dapat diduga melakukan pelanggaran berat. Dalam hal pelanggaran kode etik berat, MKD harus membentuk panel yang berujung pada pemberhentian. Dibentuk panel agar tidak ada kesan main-main karena ada kepentingan politis agar masyarakat tahu" kata Adies Kadir dari Fraksi Golkar.  

    Dalam pembacaan sikap masing-masing anggota MKD, mayoritas anggota Mahkamah menilai Ketua DPR Setya Novanto telah melakukan pelanggaran etika karena mengadakan pertemuan dengan Direktur PT Freeport bersama pengusaha M. Riza Chalid dan melakukan pembicaraan di luar kewenangannya.

    Sikap Partai Golkar yang meminta Setya Novanto diberi sanksi berat di luar dugaan. Sebelumnya, anggota Mahkamah, Ridwan Bae, mengatakan Setya Novanto belum bisa dijatuhi hukuman. Ridwan menjelaskan, fraksinya masih mempermasalahkan ihwal keabsahan dan legalitas barang bukti rekaman. "Sampai detik ini belum ada yang bicara ihwal sanksi," katanya pada Ahad, 13 Desember 2015.

    Baca juga:
    EKSKLUSIF: Hasil MKD Perkuat Penyelidikan Setya di Kejagung
    SIDANG MKD: Inilah Pasal-pasal yang Menjerat Setya Novanto
    Mayoritas Anggota MKD Putuskan Setya Novanto Bersalah!

    Sidang paripurna Mahkamah untuk mengambil keputusan terhadap Ketua DPR Setya Novanto akhirnya dilakukan secara terbuka, Rabu, 16 Desember 2015. Hingga kini, sudah 14 anggota MKD membacakan pendapatnya dengan skor delapan orang meminta Setya disanksi pelanggaran sedang dan enam dengan sanksi pelanggaran berat.



    LARISSA HUDA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.