Sepi Penumpang, Penerbangan Sumenep-Jember Dihentikan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • ANTARA/Ismar Patrizki

    ANTARA/Ismar Patrizki

    TEMPO.COSumenep - Setelah delapan bulan beroperasi, rute penerbangan perintis dari Bandara Trunojoyo, Sumenep, Jawa Timur, ke Bandara Notohadinegoro, Jember, dihentikan mulai 2016 mendatang.

    Kepala Unit Penyelenggara Bandara Kelas III Trunojoyo, Sumenep, Wahyu Siswoyo, menjelaskan, dihentikannya jalur penerbangan Sumenep-Jember dan sebaliknya merupakan keputusan Direktorat Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. "Akan dialihkan ke rute lain," katanya Rabu, 16 Desember 2015.

    Menurut Wahyu, keputusan menghentikan jalur penerbangan Sumenep-Jember diambil setelah digelar rapat evaluasi di Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu. Dalam rapat evaluasi itu terungkap selama delapan bulan beroperasi, jumlah penumpang ke Jember atau sebaliknya hanya di bawah 20 persen dari kapasitas tempat duduk pesawat. “Bahkan terkadang sama sekali tidak ada penumpang sehingga kurang ekonomis, " ujarnya.

    Ihwal rute pengganti, Wahyu mengatakan belum ada keputusan. Penentuan rute baru keperintisan tahun 2016 masih dalam proses lelang di Unit Layanan Pengadaan Wilayah I Kementerian Perhubungan. "Jadi belum tahu rute mana yang dibuka," ucap Wahyu.

    Penerbangan perintis dari Bandara Trunojoyo, Sumenep, mulai beroperasi sejak 2 Mei 2015. Selain jalur ke Jember, terdapat penerbangan ke Bandara Juanda, Surabaya.

    Kegiatan penerbangan dilakukan Maskapai Penerbangan Susi Air yang mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan dengan kapasitas 12 orang penumpang.

    Penerbangan Sumenep-Jember dilakukan satu kali dalam seminggu. Sedangkan Sumenep-Surabaya dua kali sepekan. "Rute Sumenep-Surabaya tetap ada, tetap dua kali sepekan," tutur Wahyu.

    MUSTHOFA BISRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.