Jokowi Minta TNI Waspada Ancaman ISIS  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (Jokowi). REUTERS/Beawiharta

    Presiden Joko Widodo (Jokowi). REUTERS/Beawiharta

    TEMPO.COJakarta - Presiden Joko Widodo meminta semua prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mewaspadai potensi serangan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Jokowi mengingatkan, jika tidak berhati-hati, ISIS dapat menjadi ancaman nyata.

    "Kita harus mulai konsentrasi, kalau tidak hati-hati, ISIS akan menjadi ancaman nyata, baik di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi," kata Jokowi saat memberikan arahan dalam rapat pimpinan (rapim) perwira tinggi TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Rabu, 16 Desember 2015.

    Jokowi juga mengatakan TNI dan pemerintah harus dapat melakukan deteksi dini terhadap potensi ISIS. Gerakan ISIS, kata dia, sangat berbahaya jika dapat tumbuh subur di Indonesia. "Kita harus hati-hati, pendataan, pendampingan, dan langkah-langkah deradikalisasi harus terus dilakukan, baik pendekatan keras maupun persuasif atau soft approach," kata Jokowi.

    Selain itu, Jokowi mengingatkan bahwa gerakan ISIS bisa muncul karena masalah kemiskinan. "Kemiskinan bisa menjadi radikalisme," katanya. Sehingga Jokowi meminta agar kemiskinan dapat terus dipangkas sehingga ketimpangan antara warga kaya dan miskin tak mencolok.

    Rapat pimpinan perwira tinggi TNI dihadiri oleh 182 perwira, mulai dari kepala dinas, asisten staf angkatan, inspektorat, Sesko TNI, serta pejabat dari Kementerian Pertahanan, Lembaga Ketahanan Nasional, dan Badan Keamanan Laut. Rapim juga dihadiri oleh kepala staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Presiden didampingi sejumlah menteri, yaitu Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki.

    Setelah rapim, Presiden juga sempat meninjau alat utama sistem persenjataan produksi dalam negeri. Pameran alutsista digelar di depan aula utama Gatot Subroto.

    ANANDA TERESIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.