KPK Percepat Penyelidikan Kasus Sumber Waras  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pelaksana tugas Ketua Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrahman Ruki didampingi Wakil Ketua KPK Zulkarnaen bersiap untuk mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 19 November 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Pelaksana tugas Ketua Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrahman Ruki didampingi Wakil Ketua KPK Zulkarnaen bersiap untuk mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 19 November 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Taufiequrachman Ruki, mengatakan alasannya mempercepat proses penyelidikan kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang menyeret Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

    Menurut dia, berdasarkan audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan, ada enam kesalahan prosedur dalam kasus tersebut. “Saya sudah tanda tangani surat perintah penyelidikan agar dilakukan pendalaman kasus Sumber Waras,” kata Ruki di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 14 Desember 2015.

    Menurutnya, penyelidikan kasus tersebut harus dipercepat tanpa melupakan asas ketepatan karena penegak hukum akan berhadapan dengan pembuktian di pengadilan. “Cepat tapi jangan terburu-buru, apalagi mengejar target yang belum jelas,” katanya.

    Sebelumnya, BPK menyerahkan hasil audit investigasi pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras kepada KPK pada Senin kemarin. Dalam hasil audit, BPK mengatakan ada enam penyimpangan dalam pembelian lahan seluas 3,6 hektare di Grogol, Jakarta Barat.

    Namun BPK dan KPK tidak mau merinci hasil audit tersebut. Begitu juga terkait dengan jumlah kerugian negara akibat penyimpangan tersebut. Alasannya, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan masih ada kemungkinan berkembang. BPK juga sempat menuding Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama bertanggung jawab atas pembelian itu.

    FAIZ NASHRILLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.