Usulan Pupuk Ditolak, Petani Bangkalan Malah Dapat Gratis

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.COBangkalan - Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, mengusulkan kuota pupuk bersubsidi untuk 2016 sebanyak 28 ribu ton. Namun Kementerian Pertanian hanya memberikan 20 ribu ton. 

    Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Bangkalan Abdul Razak mengatakan, tidak disetujuinya sebagian pengajuan kuota pupuk itu menjadi berkah bagi petani di Bangkalan. Sebab, kekurangan 8 ribu ton pupuk itu akan ditutupi dengan bantuan pupuk nonsubsidi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. "Pupuk nonsubsidi itu diberikan gratis," kata Razak, Selasa, 15 Desember 2015.

    Namun Razak belum dapat memastikan jatah pupuk nonsubsidi untuk Bangkalan. Yang pasti, meski sebagian usul kuota pupuk ditolak, kebutuhan pupuk di Bangkalan tetap akan terpenuhi karena bantuan pemerintah provinsi. Bahkan ia menjamin jatah pupuk untuk 384 kelompok tani di Bangkalan tidak akan dikurangi. "Saya kira tidak perlu ada pengurangan, yang penting penyaluran pupuk sesuai kebutuhan dan tepat sasaran." 

    Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangkalan Imron Rosyadi menilai, tersedianya bantuan pupuk gratis untuk menutupi kekurangan kuota pupuk akan tetap berdampak pada kemungkinan kelangkaan pupuk. "Bila penyaluran tidak sesuai RDKK, bantuan pupuk itu tetap akan memicu kelangkaan." 

    Kuncinya, menurut Imron, Dinas Pertanian harus mengawasi agar distributor pupuk dan kelompok tani berkomitmen mengajukan permintaan sesuai kebutuhan. "Supaya tidak ada penimbunan."

    Imron menambahkan, karena kuota pupuk selalu kurang setiap tahun, Dinas Pertanian perlu mendorong kelompok tani agar mampu membuat pupuk kompos dengan memberdayakan anggotanya. Langkah ini perlu diambil untuk mengurangi ketergantungan petani pada pupuk nonorganik. "Menurut saya, ini solusi paling tepat agar saat pupuk langka, tidak menggangu aktivitas pertanian."

    MUSTHOFA BISRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.