Keterbukaan Informasi, Jokowi: Yang Buruk Tak Bisa Ditutupi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kanan) memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, 8 Desember 2015. ANTARA/Setpres-Rusman

    Presiden Joko Widodo (kanan) memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, 8 Desember 2015. ANTARA/Setpres-Rusman

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan saat ini merupakan era keterbukaan informasi sehingga sulit bagi pejabat publik menutupi pelanggaran. "Sangat sulit menutupi hal-hal yang misalnya tidak baik, ya, tidak bisa. Eranya sudah era keterbukaan seperti ini," katanya di Istana Negara, Selasa, 15 Desember 2015.

    Jokowi mengaku selalu mengingatkan pejabat di bawahnya untuk menyampaikan informasi apa pun ke publik, termasuk kesulitan dalam mengeksekusi sebuah kebijakan. "Kalau ada kesulitan, sampaikan, dengarkan suara masyarakat karena eranya seperti itu," ujarnya. Presiden menilai pola hubungan antarpejabat pemerintah dan masyarakat sudah berubah. Menurut dia, rakyat selalu menginginkan transparansi dan pemerintah yang interaktif.     

    Presiden mendesak pemerintah pusat dan daerah, lembaga, serta BUMN berubah menjadi lebih terbuka atau open government. Menurut dia, partisipasi masyarakat sangat penting dalam proses pengambilan kebijakan. "Hanya dengan pemerintah terbuka di semua tingkatan, kita bisa bangun legitimasi, kepercayaan publik," ucapnya.

    Untuk merealisasi hal itu, Presiden mengajak semua pejabat menerapkan sistem e-budgeting, e-catalog, sampai sistem arus kas secara elektronik. Dengan sistem ini, kata Jokowi, pemerintah dapat menyampaikan informasi dengan cepat kepada masyarakat.

    Hari ini, Presiden memberikan penghargaan kepara lembaga, kementerian, dan badan yang memiliki keterbukaan informasi terbaik. Presiden Jokowi memberikan langsung penghargaan itu. Untuk kategori Badan Publik Kementerian, Kementerian Keuangan menempati peringkat pertama, disusul Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perindustrian.

    Untuk kategori Badan Publik Lembaga Negara, yang mendapat penghargaan adalah Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), serta Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional  (Lapan). Untuk kategori Badan Publik Lembaga Non-Struktural, yang menerima penghargaan adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Provinsi Aceh, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur menerima penghargaan untuk kategori Badan Publik Pemerintah Provinsi. Untuk kategori BUMN, yang menerima penghargaan adalah PT Taspen (Persero), PT Biofarma (Persero), dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

    Untuk kategori Badan Publik Perguruan Tinggi Negeri, yang menerima penghargaan adalah Universitas Brawijaya, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Padjadjaran.

    ANANDA TERESIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.