Anggota MKD: Nama Luhut juga Dicatut, Kejaksaan Agung Harus Fair

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, akan memberikan keterangan kepada awak media, di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, 11 Desember 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, akan memberikan keterangan kepada awak media, di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, 11 Desember 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta -  Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Junimart Girsang mengatakan, selain mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPR Setya Novanto juga telah mencatut nama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan dalam pertemuannya dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin bersama pengusaha minyak Mohammad Riza Chalid.

    "Cuma konfirmasi saja kami tadi ke Pak Luhut. Pak Luhut pun menolak dan tidak betul semua itu. Berarti, di luar presiden dan wakil presiden, nama Menkopolhukam juga dicatut," kata Junimart Girsang dari PDI Perjuangan tersebut saat ditemui di ruang rapat MKD pada Senin, 14 Desember 2015.

    Karena itu, Junimart pun meminta agar Kejaksaan Agung yang saat ini juga menangani kasus tersebut harus adil. "Jangan cuma presiden dan wakil presiden. Ini masukan saja untuk Kejagung agar fair. Mereka kan sedang bergerak. Katanya ada pemufakatan jahat. Saya juga pengen tahu di mana pemufakatan jahatnya," kata Junimart.

    Junimart pun mengatakan, dengan tidak diakuinya permintaan saham oleh Luhut dan juga Jokowi serta Jusuf Kalla, dirinya bisa menyimpulkan bahwa pertemuan antara Setya, Riza, dan Maroef merupakan pertemuan dagelan. "Sifatnya betul-betul menyesatkan. Katanya ada perpanjangan, Pak Luhut bilang macam-macam, tapi Pak Luhut tadi bilang nggak ada tuh. Itu kan cuma janji-janji, namanya juga usaha," tutur Junimart.

    Pada hari ini, MKD telah memeriksa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua DPR Setya Novanto. Dalam bukti rekaman yang dilaporkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, nama Luhut disebut sebanyak 66 kali.

    Akan tetapi, dalam persidangan, Luhut menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui pertemuan antara Setya dengan Riza dan Maroef. Luhut pun menegaskan bahwa dirinya konsisten dengan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia yang seharusnya dilakukan pada 2019 mendatang.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban dan Pelaku Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan

    Kepolisian menyebut enam orang menjadi korban ledakan bom bunuh diri di Polrestabes Medan. Pelaku pengeboman mengenakan atribut ojek online.