Antisipasi Letusan Bromo, Probolinggo Siapkan Pengungsian

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang pengendara motor melintas di padang sabana Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur, 13 November 2015. ANTARA/Umarul Faruq

    Seorang pengendara motor melintas di padang sabana Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur, 13 November 2015. ANTARA/Umarul Faruq

    TEMPO.CO, Probolinggo-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo mempersiapkan jalur evakuasi, titik kumpul hingga evakuasi atau pengungsian. "Kami sudah melakukan persiapan sebagai upaya mengantisipasi terjadinya erupsi Bromo," kata Camat Sukapura, Bambang Julius kepada TEMPO, Senin, 14 Desember 2015.

    Aktifitas vulkanis Gunung Bromo meningkat drastis yang ditandai dengan semburan asap dari dalam kawah hingga 1.500 meter sejak Ahad, 13 Desember 2015. Ketinggian semburan itu bertahan hingga Senin siang.

    Laporan Pos Pengamatan Gunung Api Bromo menyebutkan kawah Bromo menyemburkan material vulkanis berupa asap hingga 1.500 meter di atas puncak kawah atau 3.829 meter di atas permukaan laut. Aktifitas vulkanis ini berdasarkan hasil pengamatan selama enam jam sejak Senin dinihari, 14 Desember 2015 hingga pukul 06.00. 

    Kecamatan Sukapura adalah paling terpapar abu Bromo. Di kecamatan itu BPBD sudah menyiapkan pengungsian di empat titik, yakni di Pendopo Ngadisari, Ngadirejo, Lapangan Kecamatan Sukapura, serta bekas Hotel Grand Bromo. Di antara lokasi paling terdampak itu, yang paling dekat Ngadisari yang letaknya sekitar adalah 20 kilometer dari kaldera Bromo.

    Logistik juga sudah ditempatkan di Gedung di depan Kantor Kecamatan Sukapura. Tenda pengungsi juga sudah didirikan di Lapangan Kecamatan Sukapura.

    Kendati berbagai antisipasi sudah dilakukan, kata Bambang, masyarakat Sukapura masih terlihat tenang. "Masyarakat masih beraktifitas seperti biasanya dalam kondisi normal." Hingga saat ini, kata dia, belum ada pengungsian. Masyarakat seperti sudah mahfum dengan aktifitas Bromo.

    DAVID PRIYASIDHARTA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.