BNPT Terus Pantau Jaringan Teroris  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pasukan gabungan TNI dan Polri melakukan penangkapan teroris saat simulasi tanggap darurat aksi teror di Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina VII, Makassar, 3 Desember 2015.Simulasi ini menggandeng TNI, Polri serta Kesyahbandaran Kelas Utama Makassar dengan fokus penanggulangan gangguan teroris yang masuk dari arah laut. TEMPO/Fahmi Ali

    Pasukan gabungan TNI dan Polri melakukan penangkapan teroris saat simulasi tanggap darurat aksi teror di Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina VII, Makassar, 3 Desember 2015.Simulasi ini menggandeng TNI, Polri serta Kesyahbandaran Kelas Utama Makassar dengan fokus penanggulangan gangguan teroris yang masuk dari arah laut. TEMPO/Fahmi Ali

    TEMPO.CO, Makassar - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme membangun sistem siaga dini antiterorisme. Sistem ini, di antaranya, berupa pemetaan narapidana ataupun bekas narapidana terorisme.

    "Pemetaan ini penting untuk terus memantau aktivitas mereka," kata Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris di sela Rakornas Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di Phinisi Ballroom Hotel Clarion, Makassar, Senin, 14 Desember 2015.

    BNPT akan melakukan pembinaan agar mereka tidak lagi terjerumus dalam aksi terorisme yang membahayakan dirinya dan orang lain. Selain itu, lembaga antiterorisme itu mengintensifkan sosialisasi bahaya paham radikalisme di masyarakat.

    BNPT memaksimalkan teknologi dan media sosial untuk memerangi ancaman terorisme. Kelompok teroris kini melakukan perekrutan dengan menggunakan media sosial. "Perekrutan teroris bukan lagi door to door, melainkan melalui media sosial. Makanya, kita tidak boleh ketinggalan," ucapnya.

    Ketua Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme Sulawesi Selatan Arfin Hamid mengatakan sistem siaga dini menangkal terorisme telah dijalankan di Sulawesi Selatan. Namun fokusnya diakui cuma di kalangan masyarakat yang belum tersentuh doktrin terorisme dan radikalisme. "Kami siap membantu BNPT membina narapidana dan bekas narapidana terorisme," tuturnya.

    Sementara itu, perwakilan dari Kementerian dalam Negeri, Laode Ahmad, mengatakan pihaknya mendukung langkah-langakh antisipatif yang ditempuh BNPT untuk menangkal ancaman terorisme.

    Laode menyebutkan upaya mencegah paham radikalisme itu mesti mengutamakan kearifan lokal agar lebih dapat diterima masyarakat setempat. "Keterlibatan pihak RT/RW sangat penting untuk memantau aktivitas penduduk baru di lingkungannya," katanya.

    TRI YARI KURNIAWAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.