Kata Pimpinan DPR Soal Bergulirnya Hak Angket Freeport

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR, Setya Novanto (tengah) bersama Wakil Agus Hermanto (kiri) dan Fadli Zon berfoto sebelum rapat pimpinan DPR di ruang rapat pansus, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 Oktober 2014. DPR resmi menetapkan 11 komisi dan akan diajukan pada sidang paripurna, Kamis (16/10). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua DPR, Setya Novanto (tengah) bersama Wakil Agus Hermanto (kiri) dan Fadli Zon berfoto sebelum rapat pimpinan DPR di ruang rapat pansus, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 Oktober 2014. DPR resmi menetapkan 11 komisi dan akan diajukan pada sidang paripurna, Kamis (16/10). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agus Hermanto mengatakan pengajuan hak angket Freeport dapat berjalan beriringan dengan sidang Mahkamah Kehormatan Dewan dalam kasus Ketua DPR Setya Novanto.

    "Tentunya ini sesuatu hal yang bisa saja dilaksanakan paralel karena hak angket adalah hak yang melekat pada seluruh anggota," kata Agus di Kompleks Istana, Senin, 14 Desember 2015. Menurut dia, jika persyaratan hak angket bisa dipenuhi, pengajuan tersebut bisa langsung dilakukan. "Diproses dengan tata urutan perundangan apakah hak ini bisa dipakai hak angket DPR," katanya.
       
    Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan hal yang berkaitan dengan hak angket sepenuhnya merupakan urusan DPR. Istana berharap agar seluruh proses berjalan dengan baik. "Jangan sampai harapan publik yang besar itu menurun. Karena prosesnya benar-benar dipantau oleh seluruh rakyat Indonesia," katanya.

    Jika nantinya DPR sampai membentuk panitia khusus dan memanggil presiden dan wakil presiden, Pramono memastikan keduanya pasti akan bersedia memberi keterangan pada pansus. Menurut dia, presiden dan wapres sama sekali tidak memiliki beban terkait dengan masalah Freeport.

    "Presiden tidak punya beban sama sekali dalam persoalan Freeport. Sehingga kalau harus dilakukan pembahasan pembangunan, yang diutamakan presiden adalah untuk bangsa," katanya.

    ANANDA TERESIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Nike ZoomX Vaporfly yang Membantu Memecahkan Rekor

    Sejumlah atlet mengadukan Nike ZoomX Vaporfly kepada IAAF karena dianggap memberikan bantuan tak wajar kepada atlet marathon.