Jokowi: Jangan Ada Lagi Program Pembangunan yang 'Bersayap'  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 di Ancol, Jakarta, 12 November 2015.  TEMPO/Aditia Noviansyah

    Presiden Jokowi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 di Ancol, Jakarta, 12 November 2015. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta- Presiden Joko Widodo meminta kepada para menteri, kepala lembaga, gubernur, wali kota, hingga bupati agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan memiliki dampak ke rakyat. Jokowi ingin para pejabat itu mengecek satu per satu detail program dan kegiatan dalam rencana kegiatan, anggaran kementerian, dan lembaga, serta rencana kerja dan anggaran kementerian negara atau lembaga (RKA-KL).

    "Jangan muncul lagi jenis-jenis program kegiatan yang tidak jelas. Lagi saya ulang, jangan muncul lagi jenis program yang tidak jelas, yang tidak konkret atau kalimatnya bersayap dengan kalimat yang absurd," katanya di Istana Negara, Senin, 14 Desember 2015.

    Jokowi menyinggung Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin Susi Pudjiastuti saat menyebut program yang tidak jelas. "Yang sering saya sampaikan, yang tegas-tegas sering menyampaikan kementerian Bu Susi. Pemberdayaan peningkatan, ini absurd pemberdayaan nelayan," katanya. "Langsung jelas aja lah. Beli kapal, beli jaring, beli benih, itu jelas. Kalau pemberdayaan nelayan nanti ngecet-ngecet trotoar di pinggir pantai bisa masuk pemberdayaan enggak jelas."

    Untuk itu, Jokowi ingin semua penggunaan anggaran dilakukan dengan jelas. Jokowi tidak mau program yang tertulis masih menggunakan kalimat bersayap dan absurd. "Kalau pemberdayaan peningkatan kualitas, harus jelas lah. Kalau pertanian ya jelas, beli benih padi, bibit hortikultura, kan itu jelas uangnya, kan, keluarnya ke mana untuk siapa, kan jelas," tuturnya.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berharap semua pola dalam birokrasi dipangkas dan penggunaan anggaran harus jelas. Jika itu dilakukan, kata dia, pemerintah dapat menggunakan uang rakyat lebih optimal, lebih konkret, lebih terukur, dan lebih tepat sasaran. Dia ingin anggaran tersebut bermanfaat karena dana tersebut adalah uang rakyat dan pemerintah bertanggung jawab atas penggunaannya.

    "Kalau kata-katanya tetap, penggunaannya juga saya yakin akan lebih optimal, lebih konkret, lebih terukur, lebih tepat sasaran. Jangan menggunakan kata-kata yang tadi saya sampaikan," ujarnya. Dengan merumuskan anggaran menjadi lebih jelas dan lebih konkret, hal itu membantu setiap menteri, kepala lembaga, gubernur, hingga bupati lebih mudah mengendalikan serta memonitor institusinya masing-masing.

    Rakyat, kata Jokowi, juga menjadi makin tahu dan makin mudah menangkap program yang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Dia mecontohkan program peningkatan kualitas sekolah harus terukur meter dan persegi bangunan kelas. "Jangan lari ke mana-mana. Peningkatan kualitas sekolah apa, rakyat juga nangkepnya apa ini," katanya.


    ALI HIDAYAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.