Pendukung Setya Novanto Muncul di Nusa Tenggara Timur  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto berjalan keluar ruangan seusai menjalani sidang etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 7 Desember 2015. Menurut pernyataan anggota MKD asal Fraksi Demokrat Guntur Sasono, Setya Novanto membantah keterangan pengadu, Menteri ESDM Sudirman Said, dan juga saksi yakni Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto berjalan keluar ruangan seusai menjalani sidang etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 7 Desember 2015. Menurut pernyataan anggota MKD asal Fraksi Demokrat Guntur Sasono, Setya Novanto membantah keterangan pengadu, Menteri ESDM Sudirman Said, dan juga saksi yakni Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Kupan g- Saat gempuran bertubi-tubi mengenai Ketua DPR Setya Novanto berkaitan dengan kasus “Papa Minta Saham”, muncul pendukungnya di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Mereka menamakan diri Koalisi Masyarakat Pendukung Novanto. Senin pagi, 14 Desember 2015, Koalisi yang terdiri atas ratusan warga menggelar aksi damai mendukung Novanto.

    Mereka lebih dulu berkumpul di Taman Nostalgia, kemudian melakukan long murch menuju gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT. Aksi itu mengusung tagar #SaveBangsaUngkapkanFakta, #SaveBela Kebenaran, #Save Novanto.

    Dalam aksi itu, Koalisi meminta Novanto tidak mundur sebagai ketua dan anggota DPR karena mereka sudah merasakan manfaat dari bantuan Novanto di NTT. "Novanto jangan mundur dari ketua atau anggota DPR," kata Ketua Masyarakat Pendukung Novanto Hapris Kolimon.

    Hapris juga berharap masyarakat NTT tidak terpancing dan terjebak dengan masalah pencatutan nama Presiden karena merupakan masalah nasional. "Janganlah masyarakat NTT terjebak dengan masalah politik nasional," ujarnya.

    Koalisi juga meminta pers di Indonesia menyampaikan fakta sebenarnya kepada publik, bukan opini. Dalam aksi itu, dua orang ibu diberi kesempatan memberikan testimoni berkaitan dengan bantuan yang pernah diberikan Setya kepada mereka. Testimoni disampaikan sebelum mereka menyerahkan pernyataan sikap kepada DPRD NTT.



    YOHANES SEO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.