Beri Sambutan, Menteri Puan Maharani Disoraki Guru

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan guru padati Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan untuk memperingati puncak HUT PGRI ke-70, Jakarta, 13 Desember 2015. TEMPO/Yohanes Paskalis

    Ribuan guru padati Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan untuk memperingati puncak HUT PGRI ke-70, Jakarta, 13 Desember 2015. TEMPO/Yohanes Paskalis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, yang hadir mewakili Presiden Joko Widodo di acara puncak hari ulang tahun ke-70 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), sempat disoraki peserta acara yang juga para guru dari seluruh Indonesia.

    Sorakan bertambah keras saat Puan berjalan ke panggung untuk menyerahkan beberapa penghargaan pada sejumlah guru berprestasi sekaligus menyampaikan pesan Jokowi ke hadapan para guru tersebut. "Boleh saya melanjutkan?" ujar Puan saat sambutannya terhenti oleh sorakan keras.

    "Kalau memang diperbolehkan, saya lanjutkan. Tolong didengarkan. Ini pesan Bapak Presiden Joko Widodo," ujarnya. Puan menyampaikan amanat presiden yang menyatakan komitmen pemerintah menjaga sinergi antara pemerintah dan PGRI.

    Melalui Puan, Jokowi menyatakan profesionalisme guru merupakan faktor utama yang menentukan kualitas pendidikan di Indonesia. "Akan dilakukan pelatihan guru, karena agar bisa memberikan pendidikan yang baik, seorang guru juga harus terdidik dengan baik," kata Puan.

    Pengurus Besar PGRI Sulistiyo menyatakan harapan pada pemerintah agar mengadakan pelatihan serius bagi guru muda untuk meningkatkan profesionalisme. Hal itu termasuk juga peningkatan kualifikasi melalui sistem sertifikasi yang tidak berbelit-belit. "Kami mengharapkan pemerintah sesegera mungkin menyelesaikan persoalan kesejahteraan guru honorer."

    Dalam puncak HUT ke-70 PGRI ini, sejumlah penghargaan diterima sejumlah guru inspiratif dan dedikatif yang mengabdi di daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T). Penghargaan ini diharapkan bisa memacu semangat para pendidik daerah terpencil untuk bisa terus berkarya tanpa pamrih.

    YOHANES PASKALIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.